Kompolnas Minta Novel Buka Identitas Jenderal yang Diduga Terlibat

“Kalau merasa takut, Novel juga bisa minta perlindungan LPSK atau polisi"

Kamis, 15 Jun 2017 22:17 WIB

Ilustrasi (foto: Antara)

KBR, Jakarta– Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta Novel Baswedan untuk membuka identitas Jenderal, yang diduga terlibat dalam kasus penyiraman yang dihadapinya. Hal itu setelah Novel menyebutkan dugaan itu ke majalah Times beberapa waktu lalu.

Anggota Kompolnas Andrea Hynan Poeloengan mengatakan, penyebutan identitas  diperlukan agar tidak menjadi fitnah.

“Kalau merasa takut, Novel juga bisa minta perlindungan LPSK atau polisi sekali pun. (Jadi mendesak Novel untuk membuka identitas Jendral?) Oh iya dong, biar jangan jadi polemik. Saya pikir itu adalah hal yang bijak,” kata Anggota Kompolnas Andrea Hynan Poeloengan  saat dihubungi KBR, Kamis (15/06/17).

Andre menjelaskan, terkait kasusnya yang hingga kini belum terselesaikan, hal itu karena  tidak semudah yang dilihat di permukaan. Di lapangan, kata dia, tim penyidik  masih banyak menemukan kesulitan untuk mengungkap kasus ini.

“Ya seperti bukti-bukti, CCTV aja susah kan untuk dianalisa. Jadi saya kira kepolisian juga tidak menganggap kasus ini untuk main-main, atau tekanan yang dibilang oleh Novel,” jelasnya.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.