Koalisi Tolak Angket Lapor MKD, Fahri Hamzah Sebut LSM Cheerleader KPK

"Itulah yang saya bilang KPK punya Cheerleader-cheerleader yang dulu dibiayai langsung oleh KPK."

Selasa, 13 Jun 2017 14:51 WIB

Anggota Koalisi Tolak Hak Angket KPK memperlihatkan berkas laporan usai membuat pelaporan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/6). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengatakan, tak mau ambil pusing mengenai pelaporan dirinya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Koalisi masyarakat sipil yang menolak hak angket terhadap KPK melaporkan Fahri Hamzah, Fadli Zon dan 23 anggota DPR lainnya atas dugaan pelanggaran kode etik.

"Itulah yang saya bilang KPK punya Cheerleader-cheerleader yang dulu dibiayai langsung oleh KPK. Saya yang memimpin rapat untuk membatalkan pos anggaran pembiayaan untuk cheerleader LSM ini kan," kata Fahri di Komplek Parlemen RI, Selasa (13/06/17).

Ia melanjutkan, "Sekarang sistemnya itu berubah. KPK menjadi garantor LSM ini untuk mendapatkan proyek dari tempat lain."

Menurut Fahri, seharusnya koalisi masyarakat sipil tersebut ikut mengkritik kinerja KPK. Ia mencontohkan biaya operasional yang lebih besar dari nilai barang bukti operasi tangkap tangan (OTT)

"Masak OTT 10 juta lalu ongkos kirim 15 orang ke sana itu berapa? Harusnya ini yang Dikritisi. Jangan Asik lihat orang ditangkap," ujarnya.

Sebelumnya, Koalisi Tolak Hak Angket KPK melaporkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon serta 23 anggota Pansus Hak Angket KPK ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) kemarin, Senin (12/05/17). Mereka diduga melanggar kode etik DPR RI.

Koalisi masyarakat sipil tersebut terdiri dari Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Indonesia Corruption Watch (ICW) dan beberapa LSM dan individu lainnya.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP

  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres
  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil

Arsul Sani: KPK Jangan Bernafsu Tangani Korupsi Swasta

  • BPBD Lebak: Gempa Hantam 9 Kecamatan
  • Jerat Hari Budiawan, Warga Tumpang Pitu Protes Putusan Hakim
  • Gunakan GBK, Persija Naikan Tiket Pertandingan Piala AFC

Padahal para pekerja di kedua jenis industri ini kerap dituntut bekerja melebihi jam kerja dan juga kreativitas yang tak terbatas.