Ini Syarat Gerindra Tarik Wakil di Pansus Angket KPK

"Kalau ada yang mempermasalahkan palu yang dipimpin Fahri Hamzah tidak sah, Gerindra akan menarik anggotanya dari Pansus."

Rabu, 14 Jun 2017 13:33 WIB

Ilustrasi: Koalisi Tolak Angket laporkan Fahri Hamzah dan sejumlah anggota DPR kepada MKD. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Fraksi Gerindra akan mencabut perwakilannya dari panitia khusus (Pansus) hak angket   KPK jika lembaga antirasuah itu bisa membuktikan adanya ancaman yang dilakukan anggota DPR kepada Miryam Haryani. Ini diucapkan oleh perwakilan Gerindra dalam pansus Desmond Mahesa.

Nama Desmond ikut disebut penyidik KPK Novel Baswedan sebagai pengintimidasi Miryam sehingga bekas anggota DPR itu menarik seluruh keterangannya terkait korupsi KTP elektronik. Dia bersikeras langkah Gerindra mengirimkan perwakilannya sudah sesuai dengan keputusan rapat paripurna tentang penggunaan hak angket, Jumat(28/4) lalu.

"Kalau ada yang mempermasalahkan palu yang dipimpin Fahri Hamzah tidak sah, Gerindra akan menarik anggotanya dari Pansus. Plus, Miryam yang bohong atau KPK yang bohong," ujar Desmond di DPR, Rabu (14/6).

Desmond beralasan sampai saat ini tidak satupun fraksi mempermasalahkan keputusan paripurna untuk menggunakan hak angket terhadap KPK. Termasuk partai Demokrat yang hingga saat ini menegaskan tidak akan mengirimkan anggotanya.

Gerindra   sejak awal juga menolak hak angket tersebut. Bahkan beberapa anggota fraksi saat paripurna memutuskan keluar ruangan karena interupsinya tidak digubris Fahri.

"Putusan paripurna kami sebagai anggota DPR, berbeda boleh saat palu belum diketok. Tapi kalau sudah ya kami harus patuh."


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR