DPR dan Pemerintah Sepakati Masa Penahanan Kasus Terorisme Maksimal 781 hari

"Untuk mempercepat kepastian hukum. Karena kan spiritnya penghormatan HAM, penegakan hukum dan pemberantasan terorisme,"

Kamis, 15 Jun 2017 19:46 WIB

Ilustrasi

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta- Pemerintah‚Äč dan Dewan Perwakilan Rakyat RI menyepakati jumlah masa penahanan dalam tindak pidana terorisme maksimal selama 781 hari. Hal itu disepakati dalam rapat Panja Rancangan Undang-undang Tentang Tindak Pidana Terorisme di Gedung DPR RI, Kamis (15/06/17).

Kesepakatan jumlah masa penahanan ini di bawah usulan Pemerintah yakni selama 1100 hari. Ketua Panja RUU Terorisme, Muhammad Syafii mengatakan, DPR menilai usulan masa penahanan 1100 hari terlalu lama.

"Pertama alasannya HAM. Kami sedang meratifikasi perlindungan hak-hak sipil. Kemudian asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah. Ketiga untuk mempercepat kepastian hukum. Karena kan spiritnya penghormatan HAM, penegakan hukum dan pemberantasan terorisme," kata Syafii di Gedung DPR RI, Kamis (15/06/17).

Politisi Gerindra ini menjabarkan, jumlah masa penahanan 781 hari ini terdiri dari beberapa tahap. Pertama masa penangkapan terduga teroris selama 14 hari dan bisa diperpanjang 7 hari. Lalu masa penahanan saat penyidikan selama 120 hari dan bisa diperpanjang 60 hari dan 20 hari.

Sementara masa penahanan saat penuntutan di Kejaksaan selama 60 hari dan bisa diperpanjang 30 hari. Sedangkan masa penahanan saat di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung disesuaikan dengan KUHAP yakni maksimal 470 hari.

"Jumlah maksimal masa penahanan ini tak jauh dari KUHAP yakni 710 hari," kata Syafii.

Sebelumnya Wakil Ketua Panja RUU Terorisme, Supiadin Aries Saputra menginginkan RUU Terorisme ini rampung dengan mempertimbangkan Keadilan, penegakan hukum, dan pemberantasan terorisme.

"Jangan sampai Undang-undang itu lahir hanya membicarakan HAM tapi pemberantasan terorisme tidak tuntas," ujarnya.

 
Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Penembak Brimob di Timika Berjumlah 15 Orang

  • Ahli: PNPS Penodaan Agama Langgar HAM Warga Ahmadiyah
  • Jokowi Tunjuk Din Syamsuddin sebagai Utusan Khusus Dialog Antaragama
  • Tak Dapat Bantuan KIS, Puluhan Pemulung Geruduk Gedung DPRD Sumut