BNPB Minta Pemerintah Hidupkan Lagi Dinas Kehutanan di Tingkat Kabupaten

Deputi Penanganan Darurat BNPB Tri Budiarto mengatakan jika dalam suatu daerah tidak ada lembaga yang mengawasi daerah hutan, maka akan lebih sulit menjaga keamanan dari bencana api.

Jumat, 09 Jun 2017 20:01 WIB

Ilustrasi. Kebakaran hutan di lihat dari udara. (Foto: mediacenter.riau.go.id/Publik Domain)

KBR, Jakarta - Deputi Penanganan Darurat di Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) Tri Budiarto menyayangkan penghapusan Dinas Kehutanan di tingkat pemerintah kabupaten kota.

Tri Budiarto mengatakan jika dalam suatu daerah tidak ada lembaga yang mengawasi daerah hutan, maka akan lebih sulit menjaga keamanan dari bencana api.

"Dinas Kehutanan tingkat kabupaten di kita sekarang sudah tidak ada lagi. Pertanyaannya, kalo ada apa-apa bagaimana? Saat dinas kehutanan ada saja hutan tidak dirawat, apalagi kalau tidak ada," ujar Tri Budiarto, saat ditemui di gedung Manggala Wanabhakti, Jumat (6/9/2017).

Tri Budiarto mengatakan adanya pembiaran dan pembiasaan terhadap bencana kebakaran hutan membuat masyarakat terbiasa ikut membiarkan kebakaran hutan. Padahal, kata Tri, untuk menghentikan asap pemerintah harus tegas menghilangkan faktor pembiaran di kalangan masyarakat.

Ia juga mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan kembali keputusan menghapus dinas kehutanan di daerah. Dengan begitu jika nanti terjadi bencana api atau kebakaran hutan pemerintah tidak saling tuding, mengenai siapa yang harus bertanggungjawab.

"Dulu ada lembaga Dinas Kehutann saja begini, sekarang tidak ada. Jangan nanti malah setelah ada api Kementerian Kehutanan baru tahu kalau di kabupaten tidak ada lembaganya. Mending kita berantem dan debat sekarang saja," kata Tri.

Tri Budiarto juga menyebut beberapa program pemerintah yang perlu dievaluasi. Misalnya program buka lahan tanpa bakar dan zero burning. Menurut Tri, program tersebut seharusnya bisa mengurangi tingkat bencana kebakaran. Ia juga mengatakan untuk pencegahan bencana, pemerintah seharusnya bukan mencari ide baru, tetapi mengembangkan ide lama yang sudah teruji dan dikembangkan lebih baik.

"Menurut saya harus ada evaluasi program. Bukan ide baru dikeluarkan, tetapi ide lama yang sudah terbukti konkrit secara empirik bisa dikembangkan dan dipertahankan. Itu yang seharusnya dilakukan," tambah Tri Budiarto.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Minta Opini Alternatif, IDI Siapkan Pemeriksaan terhadap Novanto

  • Ratusan Warga Non-Papua Keluar dari Lokasi Konflik Tembagapura
  • Jokowi Minta DPD Dukung Pembangunan Daerah
  • Satgas Temukan Kayu-kayu Hasil Pembalakan Liar Hutan Lindung di Nunukan

“Jadi orang malah jadi keluar masuk untuk merokok, berapa waktu yang terbuang,” kata Tari Menayang dari Komnas Pengendalian Tembakau