BNPB Minta Pemerintah Hidupkan Lagi Dinas Kehutanan di Tingkat Kabupaten

Deputi Penanganan Darurat BNPB Tri Budiarto mengatakan jika dalam suatu daerah tidak ada lembaga yang mengawasi daerah hutan, maka akan lebih sulit menjaga keamanan dari bencana api.

Jumat, 09 Jun 2017 20:01 WIB

Ilustrasi. Kebakaran hutan di lihat dari udara. (Foto: mediacenter.riau.go.id/Publik Domain)

KBR, Jakarta - Deputi Penanganan Darurat di Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) Tri Budiarto menyayangkan penghapusan Dinas Kehutanan di tingkat pemerintah kabupaten kota.

Tri Budiarto mengatakan jika dalam suatu daerah tidak ada lembaga yang mengawasi daerah hutan, maka akan lebih sulit menjaga keamanan dari bencana api.

"Dinas Kehutanan tingkat kabupaten di kita sekarang sudah tidak ada lagi. Pertanyaannya, kalo ada apa-apa bagaimana? Saat dinas kehutanan ada saja hutan tidak dirawat, apalagi kalau tidak ada," ujar Tri Budiarto, saat ditemui di gedung Manggala Wanabhakti, Jumat (6/9/2017).

Tri Budiarto mengatakan adanya pembiaran dan pembiasaan terhadap bencana kebakaran hutan membuat masyarakat terbiasa ikut membiarkan kebakaran hutan. Padahal, kata Tri, untuk menghentikan asap pemerintah harus tegas menghilangkan faktor pembiaran di kalangan masyarakat.

Ia juga mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan kembali keputusan menghapus dinas kehutanan di daerah. Dengan begitu jika nanti terjadi bencana api atau kebakaran hutan pemerintah tidak saling tuding, mengenai siapa yang harus bertanggungjawab.

"Dulu ada lembaga Dinas Kehutann saja begini, sekarang tidak ada. Jangan nanti malah setelah ada api Kementerian Kehutanan baru tahu kalau di kabupaten tidak ada lembaganya. Mending kita berantem dan debat sekarang saja," kata Tri.

Tri Budiarto juga menyebut beberapa program pemerintah yang perlu dievaluasi. Misalnya program buka lahan tanpa bakar dan zero burning. Menurut Tri, program tersebut seharusnya bisa mengurangi tingkat bencana kebakaran. Ia juga mengatakan untuk pencegahan bencana, pemerintah seharusnya bukan mencari ide baru, tetapi mengembangkan ide lama yang sudah teruji dan dikembangkan lebih baik.

"Menurut saya harus ada evaluasi program. Bukan ide baru dikeluarkan, tetapi ide lama yang sudah terbukti konkrit secara empirik bisa dikembangkan dan dipertahankan. Itu yang seharusnya dilakukan," tambah Tri Budiarto.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Ikhtiar Membentengi Anak-anak Muda Dari Radikalisme

  • Kepala Korps Brimob soal Penganiayaan Anggota Brimob Terhadap Wartawan LKBN Antara
  • Wakil Ketua KPK Laode M Syarief Soal Sikap KPK Terhadap Pansus Angket KPK Di DPR
  • Mendikbud Muhajir Effendy Soal Penerapan Sekolah Lima Hari Sepekan
  • Jadi Kepala UKP Pembinaan Pancasila, Yudi Latif Jelaskan Perbedaan dengan BP7
  • Siti Nurbaya: Lestarikan Lingkungan Perlu Kejujuran

Pecah Antrian, PT ASDP Merak Pisahkan Kendaraan Pemudik Dengan Kendaraan Niaga

  • Desa Sambirejo Timur Tolak Jenazah Pelaku Teror di Mapolda Sumatera Utara
  • Pengamat: Eks ISIS Harus Direhabilitasi Sebelum Kembali ke Masyarakat
  • Lima Hari Bertugas, Dokter Anestesi Ditemukan Meninggal Dunia

Mudik seakan menjadi rutinitas tahunan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana kesiapan fasilitas sarana dan prasarana mudik tahun ini? Apakah sudah siap pakai untuk perjalanan pemudik?