Bertemu Jokowi, GNPF: Rezim Ini Tidak Sadar Ada Kriminalisasi Ulama

Koordinator GNPF-MUI Bachtiar Nasir mengatakan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo, perwakilan GNPF meminta pemerintah menyadari saat ini sedang ada kriminalisasi ulama.

Selasa, 27 Jun 2017 19:16 WIB

Koordinator GNPF-MUI bersama sejumlah perwakilan GNPF meninggalkan Istana Kepresidenan usai bertemu Presiden Joko Widodo di Jakarta, Minggu (25/6/2017). (Foto: ANTARA/Puspa Perwitasari)

KBR, Jakarta - Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) menggelar konferensi pers mengenai pertemuan sejumlah tokoh mereka dengan Presiden Joko Widodo pada hari pertama Idul Fitri, Minggu (25/6/2017) lalu.

Salah satunya mengenai isi pertemuan yang ramai jadi pembicaraan di masyarakat termasuk media sosial.

Koordinator GNPF-MUI Bachtiar Nasir mengatakan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo, perwakilan GNPF meminta pemerintah menyadari saat ini sedang ada kriminalisasi ulama.

"Kami sangat memahami bahwa pihak rezim itu tidak merasa melakukan diskriminasi muslim dengan non muslim. Itu yang menyakiti perasaan. Kami menyadari bahwa Presiden dan rezim tidak menyadari, tidak merasa ada upaya menyamarkan Islam dengan intoleran, kebhinekaan, Pancasila. Kami paham, maka itu yang ingin kami sampaikan, faktanya kriminalisasi itu memang ada," kata Bactiar Nasir, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (27/6/2017).

Bachtiar mengatakan saat ini banyak ulama yang tersudut dan mendapat perlakuan berbeda.

"Kami sampaikan fakta. Kami dianggap anti-Pancasila, radikal, anti-NKRI. Kami kesannya tersudut. Begitu juga adanya kesan jika umat Islam buat salah, maka proses hukumnya cepat sekali, sedangkan kalau yang lain tidak. Itu yang kami sampaikan. Kami tidak banyak bicarakan hal lain," tambah Bahctiar.

GNPF, kata Bachtiar, menyadari Presiden Joko Widodo merupakan simbol negara. Kata Bachtiar, GNPF juga memiliki dasar patriotisme yang harus menghargai simbol negara.

Bachtiar Nasir juga menjelaskan latar belakang pertemuan enam tokoh GNPF dengan Presiden Joko Widodo. Bachtiar mengatakan pertemuan itu sudah digagas sejak lama oleh GNPF hanya saja tidak kunjung dipertemukan.

Akhirnya pertemuan bisa terlaksana bertepatan dengan acara open house atau ajang silaturahmi yang diselenggarakan Presiden Joko Widodo pada hari Lebaran.

"Kesannya kami yang minta dipertemukan. Yang benar bukan meminta, tapi kami menggagas pertemuan itu. Itu yang harus digaris bawahi. Jauh hari kami memang sudah ingin bertemu dengan presiden, tapi kami belum dipertemukan," kata Bachtiar.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Terus Genjot Revitalisasi Pasar, Mendag Undang Pengelola

  • Memasuki Musim Hujan, Pemprov DKI Belum Temukan Solusi Inovatif Masalah Banjir
  • Filipina Tangkap Perempuan Perekrut ISIS Marawi

Kenaikan harga rokok dengan hanya 9 persen dibanding tahun 2016 atau sekitar 30 perak per batang, dianggap tak mampu mengerem konsumsi rokok yang bertujuan melindungi kesehatan publik