Aliran Dana 600 Juta, Amien Rais Batal Datangi KPK

"Kami di sini meminta kepastian dari pihak KPK apakah memang betul seperti yang dikatakan Febri bahwa pemimpin KPK belum bersedia menemui Pak Amien."

Senin, 05 Jun 2017 13:31 WIB

Politikus PAN Amien Rais. (Foto: Antara)


KBR, Jakarta- Pendiri Partai Amanat Nasional Amien Rais batal mendatangi   Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK), Senin (5/6). Kedatangan Amien digantikan oleh sejumlah politisi PAN di antaranya Drajad Akbar, Hanafi Rais, Etty Fayati, dan Saleh Daulay.

Drajad mengatakan mereka datang untuk mengonfirmasi rencana pertemuan antara Amien dan pemimpin KPK.

"Kami di sini meminta kepastian dari pihak KPK apakah memang betul seperti yang dikatakan Febri bahwa pemimpin KPK belum bersedia menemui Pak Amien. Pak Amien ada di sekitar sini. Kalau bersedia, Pak Amien akan langsung datang," ujar Drajad di KPK, Senin (5/6).

Semula Amien berencana menemui pemimpin KPK untuk melaporkan kasus korupsi yang disebutnya melibatkan tokoh-tokoh besar. Ini diungkapkannya setelah namanya disebut menerima aliran dana dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan dengan terdakwa bekas Menteri Kesehatan Siti Fadhillah Supari.

Menurut Drajad, Amien juga berencana menjelaskan soal itu kepada KPK.

"Kita cari waktu lain. Tunggu pimpinan KPK siap."

Baca: Pemimpin KPK Tolak Temui Amien

Sementara itu  Peneliti Indonesian Legal Rountable (ILR) Erwin Natosmal Oemar mendesak KPK memeriksa Amien. Kata dia,  hal itu perlu dilakukan untuk mengklarifikasi fakta persidangan soal aliran sejumlah uang yang diduga hinggap di rekeningnya.

Pemeriksaan terhadap Amien kata Erwin, untuk mengetahui ada tidaknya keterlibatan  dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan--yang telah menyeret bekas Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, ke persidangan.

"Perlu dilihat lebih dalam, sejauh mana Amien Rais berperan terkait aliran dana itu. Apakah dia sebagai penerima uang aktif atau pasif? Dua hal tersebut memiliki irisan dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam UU TPPU disebutkan, jika seseorang mengetahui ditransfer dana yang diketahui sebagai hasil kejahatan," katanya.

Selain itu, KPK juga didesak untuk memeriksa Soetrisno Bachir terkait hal serupa. Hal itu menyusul pengakuan Amien Rais yang menyebut menerima transferan sebesar 600 juta rupiah secara berkala dari Soetrisno.

"KPK jelas harus meminta klarifikasi kepada Soetrisno Bachir juga. Meski yang bersangkutan sudah menjelaskan dari mana uang yang dikirim ke Amien itu," kata Erwin.

Adanya aliran dana itu terungkap dalam persidangan kasus pengadaan alat kesehatan (alkes) dengan terdakwa mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. Jaksa mengatakan, uang tersebut meng­alir dari Soetrisno Bachir Foundation setelah PT Mitra Medidua mendapat pembayaran dari PT Indofarma.

PT Indofarma dalam dakwaan jaksa disebut ditunjuk Siti untuk menjadi penyedia barang dan jasa dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Panggil Kabulog, Ini Pesan Jokowi

  • DPR RI Segera Bahas Perppu Ormas
  • BNPT Rekrut Anak Muda Tangkal Terorisme di Internet
  • Stoke City Targetkan Wimmer

Impor barang dari luar negeri selalu diawasi dan memiliki ketentuan, jangan sampai Anda menjadi orang yang tidak tahu ketentuan yang dimiliki Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta