HEADLINE

Laporan Keuangan Buruk, Jokowi Tegur 4 Kementerian/Lembaga

Laporan Keuangan Buruk, Jokowi Tegur 4 Kementerian/Lembaga

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo mendesak empat kementerian dan lembaga negara yang yang mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memperbaiki diri. Terutama kata dia, memperbaiki kualitas laporan keuangannya. Pasalnya kata dia, laporan keuangan yang baik merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

"Bahwa hasilnya adalah 56 Kementerian Lembaga memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, kemudian 26 Kementerian Lembaga memperleh opini wajar dengan pengecualian atau WDP, dan yang terakhir ada 4 Kementerian Lembaga yang memperoleh opini tidak memberikan pendapat atau TMP atau disclamer ada 4," ujarnya kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (06/06).

Kata dia, keempat Kementerian dan Lembaga Negara tersebut adalah Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora),   TVRI, dan Komnas HAM. Dia menegaskan, meskipun jumlahnya berkurang karena tahun lalu ada tujuh Kementerian Lembaga yang mendapat opini disclaimer, agar keempat Kementerian Lembaga tersebut segera berbenah.

"Tahun yang lalu saya sebutkan. Kementerian dan Lembaga mana. Sekarang saya sebutkan lagi, yang pertama yang disclamer, supaya diingat-ingat supaya tahun yang akan datang tidak. Yang pertama Kemensos, yang kedua Kemenpora, yang ketiga TVRI, yang keempat Komnas HAM. Udah yang lain-lain udah tidak tegang lagi. Hanya empat, ini perlu menjadi catatan yang empat catatan," ujar Jokowi.

Dia juga meminta Kementerian Lembaga yang meraih predikat wajar dengan pengecualian (WDP) dan disclaimer untuk segera memperbaiki tata keuangannya dengan melaksanakan rekomendasi BPK. Dengan begitu kata dia, semua akan mengalami perbaikan.

"Dan didalam menyikapi laporan ini intinya bukan pada predikat yang diraih, tetapi hasil pemeriksaan ini harus kita terima sebagai momentum untuk perbaikan, momentum untuk pembenahan, dan hasil pemeriksaan BPK menjadi PR kita utk meningkatkan akuntabilitas keuangan negara. Kita harus bekerja, lebih keras lagi , karena esensi dari transparansi dan akuntabilitas adalah bertanggung jawab moral pada konstitusional dan terhadap rakyat," ujarnya.

Sebelumnya, Laporan BPK menyatakan laporan keuangan sebanyak 56 kementerian/ lembaga meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Jumlah ini menurun dibandingkan dengan tahun 2014 di mana terdapat 62 kementerian/ lembaga meraih WTP. Adapun, laporan keuangan sebanyak 26 kementerian/ lembaga meraih predikat wajar dengan pengecualian (WDP) dan sebanyak empat kementerian/ lembaga meraih predikat disclaimer. 

  • laporan keuangan kementerian/lembaga
  • Tidak Memberikan Pendapat (TMP)
  • disclaimer
  • presiden joko widodo

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!