Yang Disampaikan Petani Kendeng ke Perwakilan Kedutaan Jerman

Koordinator JMPPK Pati Gunretno mengatakan, keterlibatan akademisi dalam aksi kali ini menunjukkan bahwa perjuangan Petani Kendeng didukung argumentasi ilmiah.

Kamis, 10 Mei 2018 21:39 WIB

Akademisi yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kedeng (JM-PPK) melakukan aksi mengecor kaki di depan Kedubes Jerman, Jakarta, Rabu (9/5). (Foto: ANTARA/ Aprilio A)

KBR, Jakarta – Aksi cor kaki sebagai simbol protes terhadap tambang dan pabrik semen di deret Pegunungan Kendeng, kembali berlangsung di Jakarta. Ini merupakan kali ketiga, setelah aksi sembilan Kartini Kendeng pada 2016 dan puluhan petani Kendeng pada 2017 di depan Istana Negara.

Protes Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) itu bukan saja disuarakan petani, melainkan juga para akademisi dari pelbagai universitas.

Dosen FISIP Universitas Indonesia Suraya Afiff yang kakinya dicor menyatakan seluruh akademisi bertanggung jawab atas ilmunya. Termasuk, akademisi yang mengkaji lingkungan Kendeng.

"Akademisi punya tanggung jawab, dan tanggung jawab dia adalah kepada kajian yang dia lakukan," ujarnya kepada KBR di sela-sela aksi.

"Hampir semua investasi menggunakan akademisi. Semua kajian akademisi itu harus mampu diverifikasi," tambahnya lagi.

Mahasiswa Antropologi UI yang ikut dicor, Melody, mengatakan akademisi dan mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk ikut bersuara. "Ilmu pengetahuan mengajarkan kita untuk berempati. Empati kepada rakyat tempat di mana kita lahir," ujar mahasiswi bimbingan Suraya Afiff ini.

Dalam aksi kali ini, tiga dosen, tiga mahasiswa dan tiga aktivis mengecor kaki di depan Kedutaan Besar di Jakarta, Rabu (9/5/2018). Mereka menuntut Perusahaan Jerman HeidelbergCement--melalui perusahaannya di Indonesia PT Indocement Tunggal Perkasa, mengurungkan rencana penambangan dan pembangunan pabrik di Pati, Jawa Tengah.

Baca juga:

Tuntutan warga Kendeng itu telah disampaikan Ketua JMPPK Pati, Gunretno ke perwakilan Kedutaan Besar Jerman di Jakarta, Thomas Schnur. Kata Gunretno, Thomas menjanjikan bakal menyampaikan keluhan warga Kendeng langsung ke Perusahaan Jerman HeidelbergCement. Kendati ia juga mengatakan, kedutaan tak bisa berbuat banyak soal kebijakan penambangan dan pembangunan pabrik semen tersebut.

"Sebenarnya dari Kedutaan Besar Jerman itu tidak punya kewenangan intervensi perusahaan atau penanam saham," kata Gunretno menceritakan pertemuannya dengan Thomas kepada KBR, Kamis (10/5/2018).

Tapi karena Gunretno menganggap Jerman termasuk negara yang pro-lingkungan, maka ia merasa tetap harus menyampaikan kecemasan petani di deret Pegunungan Kendeng.

"Terlepas dari keputusannya kayak apa, itu terserah mereka. Tapi dia (Thomas) bisa menyatakan bahwa penolakan adanya pabrik semen di Pati untuk perusahaan Jerman ini juga dapat dukungan masyarakat Jerman."

Perwakilan kedutaan Jerman, ujar Gunretno, mengatakan pemerintah dan rakyat Jerman memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Namun, pemerintah Jerman tidak memiliki kewenangan luas untuk menghentikan HeidelbergCement yang merupakan pihak swasta.

"Justru yang punya kewenangan itu adalah pemerintah Indonesia sendiri," papar Gunretno menjelaskan jawaban perwakilan kedutaan.

Baca juga:

Warga Kendeng sudah pernah menggelar aksi di depan Kedutaan Besar Jerman pada Mei 2016. Tak lama setelahnya, muncul petisi yang digagas aktivis lingkungan Jerman Marienne Klute. Petisi yang menuntut HeidelbergCement memperhatikan kelestarian alam di Kendeng ini sudah ditandatangani 129 ribu orang dari target 150 ribu.

Sesungguhnya penolakan tak hanya terhadap Indocement, melainkan juga perusahaan manapun yang berusaha menambang dan membangun pabrik di Jawa. Contoh lain, protes juga dilakukan terhadap PT Semen Indonesia yang membangun pabrik di Rembang.

Gunretno mengatakan, keterlibatan akademisi dalam aksi kali ini menunjukkan bahwa perjuangan Petani Kendeng didukung argumentasi ilmiah. 

"Dia menunjukkan bahwa petani Kendeng tidak sendirian, petani Kendeng tidak (ngotot) pokoknya, secara akademik dia menyatakan yang diperjuangkan petani ini nggak salah," ujarnya di sela-sela aksi.

Pihaknya juga menyoroti proses Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang pada 2016 lalu diperintahkan Presiden Jokowi untuk merampungkan konflik di Kendeng. Pernyataan bersama mereka yang ditandatangani 45 akademisi dari pelbagai disiplin ilmu menyatakan KLHS harus segera dirilis "sebagai pertanggungjawaban akademik".

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar
Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Puluhan organisasi Masyarakat sipil melalui gerakan #BersihkanIndonesia menantang kedua capres dan cawapres yang berlaga dalam Pemilu Presiden 2019 mewujudkan komitmen “Indonesia Berdaulat Energi".