Ketua MK Janjikan Kemudahan Pelaporan Sengketa Pilkada 2018

"Kini setelah tampilan sistemnya diperbaiki, kandidat kepala daerah bisa langsung pengajuan permohonan sengketa Pilkada kepada MK dengan mudah," kata Anwar di Kompleks Istana Kepresidenan.

Selasa, 15 Mei 2018 11:37 WIB

Ilustrasi: PIlkada serentak 2018. (Foto: ANTARA/Nova W)

KBR, Jakarta - Kepada Presiden Joko Widodo, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menjanjikan prosedur penanganan sengketa Pilkada serentak 2018 yang lebih praktis dan tepat guna. Hal ini disampaikan Anwar saat menemui presiden di Istana Negara. Ia meyakini itu lantaran ke depannya pelaporan sengketa pilkada akan menggunakan sistem online.

Anwar menjelaskan, sistem pendaftaran pengaduan sengketa secara online sudah dimulai 2017 lalu. Kendati setahun sudah diperkenalkan, namun hampir seluruh sengketa Pilkada masih diajukan secara manual. Ia beralasan, hal tersebut terjadi karena pasangan calon kepala daerah belum memahami penggunaan sistem online.

"Kini setelah tampilan sistemnya diperbaiki, kandidat kepala daerah bisa langsung pengajuan permohonan sengketa Pilkada kepada MK dengan mudah," kata Anwar di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (14/5/2018.)

Ia melanjutkan, masih ada format tampilan yang perlu disempurnakan pada 2018 ini. Sehingga nantinya pasangan calon peserta Pilkada dari pelbagai wilayah di luar Jakarta bisa memanfaatkan layanan tersebut.

"Persiapan untuk menyelesaikan persengketaan Pilkada, kalau nanti ada yang masuk dengan sistem yang baru. Istilahnya simpel, jadi tidak manual seperti biasanya."

Baca juga:

Anwar pun mengklaim, sistem pengaduan online ini akan mempermudah pelaporan dari daerah. "Karena tidak dibatasi waktu, dia tidak perlu tergesa-gesa ke MK di Jakarta. Di daerahnya pun bisa mengajukan permohonan itu. Waktunya lebih efektif," katanya.

Pasal 157 ayat 3 Undang-undang Pilkada dan Peraturan MK nomor 5 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pilkada mengatur batas maksimal tiga hari kerja sejak KPUD mengumumkan hasil rekapitulasi perolehan suara. Sehingga, sistem online diharapkan akan memudahkan ketimbang harus mendatangi kantor MK di Jakarta.

Anwar juga menyebut, selama ini banyak gugatan sengketa Pilkada yang ditolak MK karena pengajuan melebihi tenggat waktu.

Pada Pilkada serentak 2017, MK menerima 49 permohonan gugatan sengketa dari 101 daerah yang menggelar Pilkada. Sementara pada tahun ini, MK memperkirakan setidaknya separuh dari 171 daerah yang menggelar Pilkada juga akan mengajukan gugatan sengketa.

Menurut Anwar, dengan sistem pengajuan gugatan online tersebut, pelaporan sengketa oleh para calon kepala daerah di luar Jakarta akan kian mudah. Sehingga ia berharap proses pengaduan pun menghemat waktu juga biaya.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan
tor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Indonesia masih menghadapi masalah jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Pertambahan jumlah penduduk tidak seimbang dengan pertumbuhan kesempatan kerja.