Ilustrasi: Aksi warga Solo tolak angket DPR untuk kasus KTP elektronik. (Foto: KBR/Yudha S.)


KBR, Jakarta- Pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi bertemu dengan Presiden Joko Widodo  di Istana Merdeka. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pertemuan itu atas permintaan lembaganya untuk memberi masukan kepada Presiden tentang pengelolaan pemerintahan.

Agus   menegaskan selama pertemuan, tidak ada pembicaraan tentang perkembangan kasus-kasus korupsi besar seperti e-KTP.

"Kita tidak berbicara kasus sama sekali. Kedatangan kami atas permintaan KPK sebenarnya memberi masukan terhadap banyak aturan perundang-undangan yang mungkin perlu disesuaikan. Kalau itu (hak angket DPR) ya biar berjalan, rakyat biar menilai, rakyat dan para ahli memberikan masukannya. Silakan nanti teman-teman DPR mempertimbangkan itu, kami tidak membicarakan itu," kata Agus di kantor Presiden, Jumat (5/52017).

Presiden Joko Widodo saat membuka pertemuan dengan KPK menyatakan dukungan penuh kepada lembaga antirasuah itu.  Jokowi mengatakan, KPK dibutuhkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

"Manajemen tata kelola pemerintahan bisa sesuai yang diharapkan masyarakat. Pemerintahan yang bersih, cepat, melayani, bebas korupsi, bisa berkompetisi dengan yang lain, sehingga mempunyai daya saing global," kata Jokowi di Istana Merdeka.

Pemimpin KPK yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Agus Rahardjo, Alexander Marwata, Basaria Panjaitan dan Saut Situmorang. Sementara, Laode Muhammad Syarif sedang berada di luar negeri.

Editor: Rony Sitanggang

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!