Seleksi Komnas HAM, Calon Sebut Pakaian Undang Pelecehan

"Orang Arab Saudi kalau lihat tengkuk perempuan sama betis perempuan itu langsung nafsu. Ini harus diberikan pada waktu sebelum mereka pengiriman,"

Rabu, 17 Mei 2017 19:23 WIB


KBR, Jakarta- Calon komisioner Komnas HAM Achmad Romson menuding kebiasaan berpakaian pekerja rumah tangga kerap menyebabkan pelecehan seksual terjadi.

"Di Arab pagi-pagi mereka pakai daster padahal orang Arab Saudi kalau lihat tengkuk perempuan sama betis perempuan itu langsung nafsu. Ini harus diberikan pada waktu sebelum mereka pengiriman," ujar Romson saat menjawab pertanyaan salah satu pengunjung dalam Dialog  Publik calon anggota Komnas HAM, Rabu (17/5).

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya itu   menjawab pertanyaan seputar hak para pekerja rumah tangga. Pernyataannya ini sempat memicu reaksi dari para pengunjung. Mereka mempertanyakan sikapnya yang justru menyalahkan pakaian korban pelecehan seksual.

Terkait pernyataan diskriminatif ini anggota Pansel Harkristuti Harkrisnowo mengatakan tujuan   diskusi publik ini memang untuk menggali lebih dalam perspektif para calon. Publik diberi kesempatan seluasnya untuk bertanya kepada para calon. Jawaban-jawabannyalah yang kemudian menjadi catatan bagi pansel.

"We don't know kecenderungan mereka. Kita tidak bisa lihat dari CV atau tes tulis. So this is the time. Ini masa baik sekali untuk membuka who they are," kata Harkristuti.

Sementara itu calon lain, eks Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Harris Azhar mengatakan dalam lima tahun terakhir advokasi Komnas HAM bagi korban-korban  lemah. Ia juga menyayangkan nihilnya langkah progresif Komnas HAM dalam menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang macet.

Padahal menurut dia untuk soal Papua, pemerintah sudah diberi mandat oleh Undang-Undang untuk membuat pengadilan HAM.

"Ada kewajiban negara buat pengadilan HAM. Gampang kok. Tapi itu di depan mata Komnas HAM tidak kerjain selama ini. Meski itu institusional, meski orang Papua sudah hilang kepercayaannya pada Indonesia, selama Indonesia masih mengklaim Papua bagian Indonesia, perlu 100 persen untuk segera bikin," kata Harris, Rabu (17/5).

Menurut dia, semestinya Komnas HAM menjadi lembaga utama yang memastikan para korban mendapatkan kompensasinya. 

"Kita lihat apa negara selesaikan soal 65 dan lain-lain? Kita cek kebutuhan korban. Ada tidak lembaga negara yang bertugas ngurusin ini. Ada banyak. Misal Kemensos. Cek punya program tidak? Bawa korban 65. Minta pertanggungjawaban pemerintah. Biar Komnas HAM terus advokasi."

Harris berpendapat komitmen terhadap penegakkan HAM jauh lebih penting dimiliki oleh komisioner-komisioner yang baru ketimbang latarbelakang identitas atau kelompok. Sebab, mencari komisioner yang mewakili berbagai kelompok masyarakat menurut dia tidak menjamin perbaikan penegakkan HAM.

"Tidak  penting perwakilan MUI, NU, Muhammadiyah, agama tertentu, kelompok disabilitas, orang Papua, Yang penting orang itu ngerti HAM atau tidak. Mau kerja soal hak asasi atau enggak. Kita bukan lembaga perwakilan MPR zaman Soeharto."

Kertas Kerja Calon Komisioner Komnas HAM

Panitia Seleksi (Pansel) calon Komisioner Komnas HAM periode 2017-2022, membantah adanya perubahan seleksi tertulis yang dilakukan oleh para calon. Panitia menjelaskan, jika tes tertulis  tetap dilakukan di tempat dan tidak di luar lokasi seleksi.

Anggota Pansel calon Komisioner Komnas HAM periode 2017-2022, Harkristuti Harkrisnowo mengatakan, tidak ada perubahan dalam seleksi yang dilakukan. Kata dia, awalnya memang panitia akan memberikan PR kepada calon untuk dikerjakan di luar tempat seleksi. Namun panitia tetap melakukan itu di lokasi.

“Tadinya mereka mau dikasih PR lagi. Pertama bikin paper di rumah, terus bikin paper di kelas. Tapi sudah ah, nanti kecapean kalau banyak yang harus diperiksa. Kan kalau bikin di rumah juga, nanti yang ada paper-nya dibikinin orang lain,” katanya saat dihubungi KBR, Rabu (17/05/17)

Harkristuti menegaskan, pada tes kali ini tidak ada ujian tertulis yang dilakukan di luar lokasi tes atau di rumah. Hal itu dikarenakan untuk meminimalisir adanya tulisan yang tidak original dari para calon peserta.

“Makanya tidak ada yang dikerjakan di luar kelas, semua langsung dikerjakan di lokasi,” jelasnya.

  Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...

Wiranto: Kasus HAM Masa Lalu Sulit Diungkap

  • 131 TKI Ilegal Dideportasi Malaysia
  • Jasa Antar Obat RSUD Blambangan Banyuwangi
  • Pelatih Kritik Kualitas Liga 1