Sebulan Kasus Penyerangan Novel Masih Gelap, Kredibilitas Polri Dipertaruhkan

"Akan sangat tidak baik jika tim Polri tidak mendapatkan hasil maksimal dalam waktu yang lebih cepat," Juru bicara KPK Febri Diansyah

Jumat, 12 Mei 2017 11:13 WIB

Aktivis menggelar aksi Melawan Gelap menuntut Presiden Jokowi dan polri menangkap pelaku dan dalang penyerang Novel Baswedan di Jakarta, Selasa (18/4/2017). (Foto: ANTARA)


KBR, Jakarta - Sejumlah pihak kecewa dengan perkembangan penyidikan dan pengusutan Polri terhadap pelaku penyerangan Novel Baswedan.

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu diserang dengan air keras oleh dua orang tak dikenal, pada Selasa (11/4/2017). Hingga hari ini, sebulan pasca peristiwa itu, polisi belum menetapkan satu orang pun sebagai tersangka.

Juru bicara KPK Febri Diansyah meminta Presiden Joko Widodo untuk memanggil Kapolri Tito Karnavian, mengenai berlarut-larutnya pengungkapan pelaku penyerangan Novel.

Menurut Febri, Presiden perlu mendapat penjelasan karena sebelumnya Presiden sudah memberi mandat pada Polri untuk mengungkap dalang pelaku penganiayaan itu. Selain itu, kata Febri, KPK juga berharap ada koordinasi yang intens dengan Polri untuk membantu menangkap pelaku.

"Banyak pertanyaan muncul, karena dua orang yang sebelumnya diproses polisi dan fotonya beredar itu dikatakan informan kepolisian. Lalu sekarang ada yang sudah ditangkap lalu dilepas lagi karena dikatakan punya alibi dan ada hubungan dua orang sebelumnya. Ini harus diperjelas," kata Febri Diansyah kepada KBR, Kamis (11/5/2017).



Febri mengatakan semestinya polisi mampu mengungkap pelaku penyerangan dan penganiayaan Novel secara lebih cepat. Apalagi, kata Febri, polisi memiliki pengalaman mengungkap kasus terorisme maupun kasus-kasus lain yang lebih rumit dari kasus Novel.

"Saya kira Polri perlu secara lengkap menyampaikan informasinya kepada Presiden. Dan koordinasi dengan KPK juga sangat diharapkan," kata Febri.

Hingga hari ini, Febri menyebut, Polri belum memproses satu orang pun terkait penyerangan Novel.

"Kita percaya tim Polri akan menangani secara maksimal karena ada perintah langsung dari presiden. Tapi jangan sampai ada kesan seolah-olah institusi negara kalah oleh pihak yang melakukan teror tersebut. Apalagi ini sudah 30 hari, kita tahu sebelumnya Polri kalau menangani kasus teror yang lebih komplek bisa selesai lebih cepat," lanjut Febri.

Febri meminta Polri transparan dan menjelaskan kepada publik soal tiga orang yang pernah ditangkap dan kemudian dilepaskan. Termasuk AL yang sebelumnya ditangkap berdasarkan foto dari Novel,

"Akan sangat tidak baik jika tim ini tidak mendapatkan hasil maksimal dalam waktu yang lebih cepat," katanya.

Baca juga:


Koalisi kritik Polri

Sejumlah aktivis dan LSM yang tergabung dalam Koalisi Peduli Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkritik kinerja kepolisian yang tidak maksimal dalam mengusut pelaku kekerasan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

Anggota Koalisi dari Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid mengatakan tindakan polisi yang melepas terduga pelaku berinisal AL menunjukkan belum ada kemajuan yang berarti. Padahal, sebenarnya polisi memiliki kemampuan investigasi yang mumpuni.

"Itu sangat kita sesalkan, dan itu justru merugikan kredibilitas Polri, karena citra mereka dipertaruhkan. Dengan kemampuan investigasi yang canggih, tapi tidak diikuti kehendak baik dan keberanian dalam membongkar perkara ini, tentu saja reputasi Polri dipertaruhkan," kata Usman kepada KBR, Kamis (11/5/2017).

Usman menambahkan, Koalisi tetap mendesak Presiden Joko Widodo membentuk tim independen untuk menuntaskan kasus Novel. Ia mengingatkan, penuntasan bukan hanya menangkap pelaku, tetapi juga motif di balik penyerangan.

"Tim bisa seperti tim delapan yang terdiri dari para tokoh akademisi. Bisa juga seperti tim pencari fakta kasus Munir, berisi para figur, perwakilan pemerintah yang bisa dipercaya, serta perwakilan non-pemerintah yang punya integritas moral, dan juga punya keahlian dalam bidang investigasi," ujarnya.

Koalisi Peduli KPK memastikan bakal terus mengawal penuntasan kasus. "Pasti, kita tidak akan berhenti," tegas Usman.



Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...

Wiranto: Kasus HAM Masa Lalu Sulit Diungkap

  • 131 TKI Ilegal Dideportasi Malaysia
  • Jasa Antar Obat RSUD Blambangan Banyuwangi
  • Pelatih Kritik Kualitas Liga 1