Rangkaian Kekerasan di Papua, Elsham: Arahnya Konflik Antar-Warga

“Kita melihat ini ada upaya pengkondisian wilayah seperti tahun 2012. Ada yang ingin membuat Papua kembali tidak terlihat nyaman."

Senin, 22 Mei 2017 17:36 WIB


KBR, Jakarta– Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham) Papua, Ferry Marisan  menilai kasus pembunuhan misterius di Papua, sebagai bagian dari operasi cipta kondisi. Menurut dia, sejumlah kasus kekerasan sejak April hingga Mei, dilakukan agar Papua terlihat tidak aman bagi warga di luar Papua.

Fery menjelaskan, dari lima orang korban dalam kasus ini, semuanya adalah warga pendatang. Ia menilai, kasus ini seperti kasus cipta kondisi pada  2012. Saat itu serangkaian kasus kekerasan dimunculkan untuk membuat ketegangan di Papua.

“Kita melihat ini ada upaya pengkondisian wilayah seperti tahun 2012. Ada yang ingin membuat Papua kembali tidak terlihat nyaman. Kita melihat ini arahnya akan menjadi konflik horizontal antara Papua dan bukan Papua. Karena kami melihat korbannya bukan orang Papua,” katanya saat dihubungi KBR, Senin (22/05).

Fery   melihat serangkaian pembunuhan misterius ini terjadi pasca sidang UPR (Universal Periodic Review) di Jenewa, Swiss. Usai sidang tahunan itu, kasus pembunuhan di Papua mencuat dan menjadi sorotan.

“Kita berpikir ini salah satu bagian strategi dari orang-orang yang tidak menghendaki Papua itu sebagai Papua yang aman dan damai. Oknum itu mungkin tidak menginginkan banyak orang asing masuk ke daerah Papua, seperti wartawan asing kan, tidak boleh memang,” jelasnya.

Fery mengimbau  semua warga agar berhati-hati.

“Sekarang kita masih diskusi soal ini, kita minta warga berhati-hati dulu. Kalau bisa jangan keluar  malam dulu. Nanti kita akan keluarkan siaran pers, dan meminta yang berwenang menuntaskan kasus ini,” pungkasnya.

Pandangan berbeda disampaikan Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey. Kata dia,   hasil penelitian sementara soal kekerasan yang terjadi di beberapa kota di Papua tak saling berkiatan.

Frits mengatakan, lembaganya telah membentuk tim untuk menyelidiki sejumlah kekerasan yang terjadi di Kota Jayapura, Buper Waena Distrik Heram, dan Distrik Sentani Timur. Menurut Frits, timnya akan terus bekerja hingga seluruh kasus kekerasan hingga pembunuhan itu terselesaikan.

"Kasus kekerasan, pembunuhan di Sentani, penikaman dan pembunuhan di Buper. Komnas membentuk tim, melakukan pendalaman, dan memang motifnya ini kriminal, yang berdiri terpisah-pisah antara satu kejadian dengan kejadian lain. Rata-rata motifnya orang dipengaruhi minuman keras dan narkoba," kata Frits kepada KBR, Senin (22/05/2017).

Frits berujar, lembaganya terus berkoordinasi dengan Polda Papua untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan di Papua. Dia berkata, Komnas rutin melaporkan temuannya soal kekerasan tersebut kepada Kepolisian, hingga kemudian polisilah yang akan menangkap pelakunya.

Menanggapi sejumlah kasus kekerasan itu Kepolisian Daerah Papua membantah ada kepentingan dan motif politik. Menurut Juru bicara Polda Papua Ahmad Mustafa Kamal, rentetan pembunuhan, penganiayaan dan pencurian dengan kekerasan murni karena masalah kriminal. Kata dia, hal itu disebabkan  ada kesenjangan ekonomi yang selalu terjadi di kota-kota besar.

"Tidak ada kepentingan besar atau siapa pun. Ini hanya kepentingan untuk perutnya sendiri, pidana murni ini. Karena beberapa orang yang tertangkap dan sekarang menjadi DPO  itu juga tidak saling terkait. Apa karena ada motif politik? Bukan dan tidak ada motif politik jadi jangan dicampur-adukkan dengan kepentingan-kepentingan lain, ini kriminal murni. Kami berharap semua komponen masyarakat bersatu padu untuk menciptakan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat," ujar Juru bicara Polda Papua Ahmad Mustafa Kamal saat dihubungi KBR, Senin (22/5/2017).

Juru bicara Polda Papua Ahmad Mustafa Kamal menambahkan, kepolisian juga terus mengungkap rentetan kasus pembunuhan dan penganiayaan di Jayapura. Kata dia, hingga kini hanya kasus pembunuhan perempuan di Kampung Netar Distrik Sentani Timur. Kata dia, kepolisian kesulitan karena tidak ada saksi yang menyaksikan penganiayaan tersebut.

"Jadi kasus untuk ibu saja yang belum terungkap. Satu karena waktu kejadiannya dini hari, belum dapat petunjuk sama sekali. Saksi mata belum dapat petunjuk. Kedua, sepeda motornya belum kita temukan. Setelah kejadian kita melakukan razia di beberapa titik di pintu keluar dan perbatasan antara Jayapura dan Sentani serta perbatasan Jayapura dengan Papua Nugini," ujarnya.

Beberapa kekerasan dan pembunuhan terjadi di berbagai wilayah di Papua, sejak Maret hingga Mei 2017. Pada 20 Maret 2017, terjadi kekerasan di Kota Jayapura, hingga menyebabkan lima orang tewas. Sebulan kemudian, pada 30 April 2017, seorang pria bernama Andre Marweri ditemukan tewas dengan luka bacokan, di Lapangan Buper Waena, Distrik Heram.

Selanjutnya, Kamis 11 Mei 2017 dini hari, dosen Universitas Cenderawasih bernama Suwandi diserang dua orang tak dikenal hingga tewas di jalan Buper Waena. Pada 13 Mei 2017, Fitri Diana juga tewas setelah dihadang tiga orang tak dikenal di dekat Kampung Netar Distrik Sentani Timur. Selain itu, pada 19 Mei 2017, ditemukan mayat perempuan di dalam parit tepat di depan PLTD Waena.


Editor: Rony Sitanggang

 


Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

Kuasa Hukum: Ada Gangguan di Otak Setnov

  • Beredar Surat Dari Novanto Soal Jabatannya, Fahri Hamzah: Itu Benar
  • Gunung Agung Meletus, Warga Kembali Mengungsi
  • Kasus PT IBU, Kemendag Bantah Aturan HET Beras Jadi Biang Penggerebekan