Proyek Terkendala, Presiden Jokowi Tegur Gubernur Jawa Barat

Beberapa proyek besar di Jawa Barat menghadapi kendala seperti ganti rugi lahan dan masalah lingkungan. Salah satu proyek yang belum berjalan adalah pembangunan bandara Kertajati di Majalengka.

Selasa, 02 Mei 2017 21:44 WIB

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas tentang evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional Jawa Barat di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (2/5/2017). (Foto: ANT


KBR,  Jakarta - Presiden Joko Widodo menegur Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan terkait kendala yang dihadapi pemerintah dalam proyek pembangunan infrastruktur di provinsi itu.

Presiden Joko Widodo meminta pemerintah Provinsi Jawa Barat proaktif dan bekerjasama dengan pemerintah pusat untuk menyelesaikan kendala-kendala pembangunan infrastruktur. Diantaranya masalah ganti rugi lahan dan perubahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

"Saya minta Gubernur maupun pemerintah daerah bisa lebih proaktif, lebih bersinergi dengan pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang masih dihadapi di lapangan. Seperti pembebasan lahan, revisi RTRW maupun mengantisipasi setiap dampak pembangunan. Terutana pembangunan infrastruktur yang ada di Provinsi Jawa Barat," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai evaluasi proyek strategi nasional Jawa Barat di Istana Negara , Selasa (2/5/2017).

Presiden Joko Widodo juga meminta Pemrov Jawa Barat meminta dukungan dari Pemerintah Jakarta untuk bekerjasama menyelesaikan persoalan infrastruktur seperti pemukiman dan transportasi.

Sebelumnya,  beberapa proyek besar di Jawa Barat menghadapi kendala seperti ganti rugi lahan dan masalah lingkungan. Salah satu proyek yang belum berjalan adalah pembangunan bandara Kertajati di Majalengka.

Baca juga:

 
Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.