Penyelesaian Konflik Teluk Jambe, Ini Lokasi Lahan Pengganti untuk Petani

"Itu untuk dikelola, bukan dimiliki, yang tanah hutan. Tapi kalau yang tanah atau tempat mereka tinggal akan diberikan secara kelompok,"

Sabtu, 13 Mei 2017 10:00 WIB

Aksi kubur diri petani Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. (Foto: KBR/Eli K.)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta- Pemerintah bakal memberikan hak kelola hutan kepada petani Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat yang menjadi korban sengketa lahan dengan PT Pertiwi Lestari. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengatakan, lokasi hutan yang dimaksud berada dekat dengan areal perusahaan yang menjadi sengketa.

Sofyan menegaskan warga hanya memiliki hak kelola, bukan hak milik atas lahan itu.

"Nanti hari Senin, kita akan putuskan dengan bu Menteri (Lingkungan Hidup) tentang PHBM, pengelolaan hutan bersama masyarakat. Nanti kan mereka kehidupannya di pengelolaan hutan bersama masyarakat," kata Sofyan di kompleks Istana, Jumat (12/5/2017). 

Sofyan melanjutkan, "itu untuk dikelola, bukan dimiliki, yang tanah hutan. Tapi kalau yang tanah atau tempat mereka tinggal akan diberikan secara kelompok."

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya belum bisa memberikan keterangan tentang luasan hutan yang akan dikelola masyarakat. Kata dia, saat ini pemerintah masih menunggu data rinci tentang jumlah warga yang menjadi korban dan persebarannya.

Siti menargetkan pekan depan telah ada putusan tentang hak kelola hutan itu.

"Tidak bisa sedikit-sedikit menyelesaikannya dan harus obyektif. Sedang didata dan minggu depan dituntaskan bersama menteri ATR dan KSP," ujar Siti melalui pesan singkat.

Untuk penggantian tanah dan tempat tinggal, Sofyan menyebut lokasinya diambil dari lahan perusahaan yang menjadi sengketa. Ia menyerahkan data tentang jumlah warga yang berhak mendapat penggantian kepada pemerintah daerah.

"Itu kan ada tanah 800 hektar, kita kan akan mengambil beberapa hektar untuk itu. Di area perusahaan," ujar Sofyan.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

DPR dan Pemerintah Belum Sepakati Definisi Teroris, Pembahasan RUU Terorisme Diperpanjang

  • Polda Kaltim Tetapkan Nakhoda Kapal Berbendera Panama Jadi Tersangka
  • Suciwati: Pak Jokowi, Mana Dokumen TPF Munir?
  • Abaikan Pergub, Dua Pelanggar di Lhokseumawe Dicambuk di Ruang Terbuka

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.