Pemkab Karawang Belum Tahu Lahan Relokasi untuk Petani Telukjambe

Tanah negara hanyalah milik perhutani yang lahannya mencapai 17 ribuan hektar lebih.

Minggu, 07 Mei 2017 20:46 WIB

Aksi petani Telukjambe. Foto: Eli Kamilah

KBR, Jakarta- Asisten Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Karawang, Samsuri mengatakan lahan di Telukjambe, mayoritas berstatus hak milik perorangan dan kawasan industri. Tanah negara, kata Samsuri hanyalah milik perhutani yang lahannya mencapai 17 ribuan hektar lebih.

Pemkab, ujarnya belum mengetahui lahan mana yang akan dijadikan lokasi relokasi 220an petani Telukjambe, Karawang.

"Kalau relokasi itu kalau ada dananya, pemerintah mau menyediakan lahan, ya di Karawang luas sekali, cuman kan harus dibeli. Tanah negaranya itu adalah tanah kehutanan, itu saja. Kehutanan itu hampir 17 ribu hektar. Karena di sana kebanyakan kawasan industri. Karena memang daerah itu kebanyakan peruntukannya untuk industri," tuturnya kepada KBR, Minggu (7/5/2017).

Samsuri menambahkan saat ini Pemkab fokus pada penanganan pengungsi saja. Semisal menyediakan kebutuhan harian pengungsi dan logistik lain mereka. Konflik agraria tersebut, ujar Samsuri menjadi tanggungjawab Kementerian Agararia dan Tata Ruang (ATR).

"Karena memang kita pengungsinya saja, karena warga kita ya kita urus. Ini kan yang dituntut kewenangan kabupaten, ini kan konflik agraria. Itu kewenangan ATR," tegasnya. 


Editor: Sasmito

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

500 Kamisan, Korban Terus Tagih Janji Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu

  • Haris Azhar: Novel Cerita Ada Petinggi Polisi Terlibat Penyerangan
  • Terdakwa Penodaan Agama di Medan, Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara
  • Perppu Akses Informasi Keuangan Disahkan Menjadi Undang-undang

Indonesia mengalami masalah ketimpangan (inequality) dan tengah berupaya memeranginya. Simak perbincangannya hanya di Ruang Publik KBR, Rabu 26 Juli 2017 pukul 09.00-10.00 WIB.