Miryam Siapkan Bukti Untuk Praperadilan Besok

Kuasa hukum Miryam mengatakan bukti yurisprudensi yang pernah dilakukan KPK adalah kasus Muchtar Effendi yang dijerat pasal 22 UU Pemberantasan Korupsi.

Minggu, 07 Mei 2017 18:22 WIB

Miryam S Haryani. Foto: Antara

KBR, Jakarta- Bekas anggota DPR Miryam S Haryani akan menjalani sidang praperadilan perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan besok, Senin (08/05/17). Anggota Partai Hanura ini menggugat KPK yang menetapkan dirinya sebagai tersangka dugaan memberi keterangan palsu dalam persidangan korupsi proyek KTP elektronik.

Menurut pengacara Miryam, Aga Khan, penetapan status tersangka menggunakan Pasal 22 Undang-undang Pemberantasan Korupsi terhadap kliennya tidak tepat. Ia mengatakan, pasal 22 itu tidak bisa digunakan karena sidang kasus pokoknya belum ada putusan.

"Kami mohonkan soal kewenangan KPK yang belum berlaku. Kami nyatakan penetapan tersangka terhadap klien kami belum bisa dilakukan. Kami mohonkan penetapan tersangka batal demi hukum," kata Aga kepada KBR, Minggu (07/05/17).

Ia melanjutkan, "Menurut kami KPK tidak melihat Pasal 174 KUHAP ayat dua. Butir terakhirnya itu harus penetapan hakim karena ini keterangan palsu di muka sidang."

Aga mengatakan, bukti yurisprudensi yang pernah dilakukan KPK adalah kasus Muchtar Effendi yang dijerat Pasal 22 UU Pemberantasan Korupsi. Menurutnya, KPK mentepkan Muchtar sebagai tersangka setelah satu bulan putusan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

"Saya sudah punya buktinya lengkap, itu benar," kata Dia.

KPK menetapkan Miryam sebagai tersangka dugaan memberi keterangan tidak benar atau keterangan palsu dalam persidangan korupsi proyek KTP elektronik dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. Miryam tidak mengakui satu pun keterangannya yang sudah tertuang ke dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Ia dinilai memberikan yang berbeda dengan keterangannya dalam BAP. 


Editor: Sasmito

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

Hadiri KTT OKI, Jokowi Serukan Persatuan Bela Palestina

  • Polisi Ringkus Belasan Terduga Teroris di Sejumlah Daerah
  • Pertamina Wajib Libatkan 40 Persen Pekerja dan Kontraktor Lokal Balikpapan
  • Melbourne Pasang Sistem Anti-Terorisme

PLN menggenjot pemerataan pasokan listrik dari Indonesia bagian barat hingga Indonesia bagian timur