Melawan Tembakau

Setarakah kepentingan nasional industri tembakau dan dampaknya bagi masyarakat? Pengeluaran negara tiap tahun akibat konsumsi tembakau ini mendapai lebih 378 trilliun Rupiah.

Selasa, 30 Mei 2017 22:43 WIB

Ilustrasi: hari tanpa tembakau

Anggota komunitas mural Bogor membuat gambar bahaya merokok di Kota Bogor, mengajak generasi muda untuk sadar, beraksi dan kreatif dalam pengendalian masalah tembakau. (Foto: Antara/Arif Firmansyah)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Rabu ini dunia memperingati 30 tahun hari tanpa tembakau. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencetuskan peringatan ini karena memperkirakan setiap tahun kebiasaan merokok telah menyebabkan 5,4 juta kematian. Itu sebab, hari ini diserukan pada para perokok untuk berpuasa mengisap asap selama 24 jam.

Satu dekade kemudian, muncul Insiatif Bebas Tembakau yang mendorong dunia internasional memberi perhatian pada masalah kesehatan terkait dampak tembakau. Termasuk di dalamnya Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC).  

Kesadaran global itulah yang membuat lebih 190 negara bersedia meneken FCTC. Sayang, tak ada Indonesia di sana. Tahun lalu Presiden Joko Widodo berdalih tak meneken lantaran tak mau ikut-ikutan. 'Kita harus melihat kepentingan nasional', begitu dalih Jokowi saat rapat terbatas di Istana Kepresidenan.

Namun Jokowi tak menjelaskan kepentingan nasional yang dia maksud. Patut diduga itu adalah kepentingan bisnis  industri pertembakauan yang bernilai ratusan triliun itu. Dari pungutan cukai saja, tahun ini pemerintah menargetkan meraup sekitar 150 triliun Rupiah. Naik sekitar 6 persen dari tahun lalu.

Angkanya memang fantastis, menunjukkan tingginya konsumsi rokok di negeri ini. Cukai sebesar itu didapat dari  proyeksi produksi 340 miliar batang yang diisap para pecandunya.

Setarakah kepentingan nasional industri tembakau dan dampaknya bagi masyarakat? Penelitian Lembaga Demografi Universitas Indonesia pada tahun lalu menyatakan pengeluaran negara akibat konsumsi tembakau ini mendapai lebih 378 trilliun Rupiah. Kerugian negara itu akibal hilangnya tahun produktif lantaran sakit, kecacatan dan kematian akibat merokok. Data BPS menunjukkan pecandu rokok sebagian besar berusia produktif di kisaran 24 hingga 44 tahun.

Pemerintah  sepatutnya memperhitungkan dengan sungguh dampak itu. Semestinya kesehatan jutaan perokok dan orang sekitar yang terpapar asap, juga jadi kepentingan nasional yang diperhatikan dan dilindungi negara. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Ini Hasil Rapat Bamus DPR soal Perppu Ormas

  • Tim Arkeolog Sumba Berupaya Cetak Kerangka Situs 2800 Tahun
  • LN: Amerika Terapkan Sanksi Baru bagi Pendukung Korea Utara
  • OR: Di Tengah Ketakpastian Draxler Didekati Sejumlah Klub

Indonesia baru merayakan dirgahayu yang ke-72. Ada banyak harapan membuncah untuk generasi penerus yang bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.