Luhut: Freeport Harus Tanggung Perbaikan Lingkungan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mentaksir potensi kerugian mencapai Rp 185 triliun.

Kamis, 11 Mei 2017 19:16 WIB

Lokasi penambangan Pt.Freeport Indonesia di Papua. Foto: pajak.go.id


KBR, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan PT. Freeport Indonesia harus bertanggungjawab atas dugaan pencemaran lingkungan di Kabupaten Mimika, Papua.

"Kalau ada temuan BPK, Freeport memang melanggar lingkungan, maka harus perbaiki. Begitu juga dengan perusahaan lain, tidak ada diskriminasi. Karena kamu temen saya, lantas kamu dapat pengecualian. Tidak boleh begitu," tegas Luhut di kantornya, Kamis, 11 Mei 2017.

Baca juga:


Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meneliti dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan aktivitas tambang Freeport Indonesia melalui citra satelit. Hasil penelitian tersebut menunjukan aliran limbah Freeport dari mulai hulu hingga laut. Limbah juga menyebar ke daerah aliran sungai lain di pesisir Kabupaten Mimika. BPK mentaksir potensi kerugian mencapai Rp 185 triliun.

Atas temuan BPK tersebut, Menko Maritim Luhut Panjaitan menyatakan perusahaan tambang emas Amerika Serikat itu harus tunduk pada hukum di Indonesia jika terbukti mencemari lingkungan. "Kita akan kejar. Mereka harus comply semua ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tambahnya.

Berdasarkan hasil audit BPK, pencemaran berawal dari ketidakmampuan kolam penampungan (Modified Ajkwa Deposition Area/ModADA) menampung limbah. (dmr)

 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Ikhtiar Membentengi Anak-anak Muda Dari Radikalisme

  • Kepala Korps Brimob soal Penganiayaan Anggota Brimob Terhadap Wartawan LKBN Antara
  • Wakil Ketua KPK Laode M Syarief Soal Sikap KPK Terhadap Pansus Angket KPK Di DPR
  • Mendikbud Muhajir Effendy Soal Penerapan Sekolah Lima Hari Sepekan
  • Jadi Kepala UKP Pembinaan Pancasila, Yudi Latif Jelaskan Perbedaan dengan BP7
  • Siti Nurbaya: Lestarikan Lingkungan Perlu Kejujuran

Polisi Sudah Tunjuk Penyidik untuk Periksa Novel di Singapura

  • Koalisi Peduli KPK Sebut Penyerangan Air Keras Terhadap Novel Libatkan Petinggi Polri
  • Puncak Macet, 31.325 Kendaraan Keluar Tol Bogor
  • Kawanan Bersenjata Tembaki Konvoi PBB

Mudik seakan menjadi rutinitas tahunan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana kesiapan fasilitas sarana dan prasarana mudik tahun ini? Apakah sudah siap pakai untuk perjalanan pemudik?