Luhut: Freeport Harus Tanggung Perbaikan Lingkungan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mentaksir potensi kerugian mencapai Rp 185 triliun.

Kamis, 11 Mei 2017 19:16 WIB

Lokasi penambangan Pt.Freeport Indonesia di Papua. Foto: pajak.go.id


KBR, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan PT. Freeport Indonesia harus bertanggungjawab atas dugaan pencemaran lingkungan di Kabupaten Mimika, Papua.

"Kalau ada temuan BPK, Freeport memang melanggar lingkungan, maka harus perbaiki. Begitu juga dengan perusahaan lain, tidak ada diskriminasi. Karena kamu temen saya, lantas kamu dapat pengecualian. Tidak boleh begitu," tegas Luhut di kantornya, Kamis, 11 Mei 2017.

Baca juga:


Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meneliti dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan aktivitas tambang Freeport Indonesia melalui citra satelit. Hasil penelitian tersebut menunjukan aliran limbah Freeport dari mulai hulu hingga laut. Limbah juga menyebar ke daerah aliran sungai lain di pesisir Kabupaten Mimika. BPK mentaksir potensi kerugian mencapai Rp 185 triliun.

Atas temuan BPK tersebut, Menko Maritim Luhut Panjaitan menyatakan perusahaan tambang emas Amerika Serikat itu harus tunduk pada hukum di Indonesia jika terbukti mencemari lingkungan. "Kita akan kejar. Mereka harus comply semua ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tambahnya.

Berdasarkan hasil audit BPK, pencemaran berawal dari ketidakmampuan kolam penampungan (Modified Ajkwa Deposition Area/ModADA) menampung limbah. (dmr)

 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Pimpinan DPR RI Batalkan Rencana Pembangunan Apartemen

  • Diperiksa KPK Hari Ini, Djamal Aziz Bantah Intimidasi Miryam
  • AS Gelar Penyelidikan Setelah Tabrakan Angkatan Laut di Singapura
  • PSG Rundingkan Transfer Mbappe

Impor barang dari luar negeri selalu diawasi dan memiliki ketentuan, jangan sampai Anda menjadi orang yang tidak tahu ketentuan yang dimiliki Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta