Luhut: Freeport Harus Tanggung Perbaikan Lingkungan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mentaksir potensi kerugian mencapai Rp 185 triliun.

Kamis, 11 Mei 2017 19:16 WIB

Lokasi penambangan Pt.Freeport Indonesia di Papua. Foto: pajak.go.id


KBR, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan PT. Freeport Indonesia harus bertanggungjawab atas dugaan pencemaran lingkungan di Kabupaten Mimika, Papua.

"Kalau ada temuan BPK, Freeport memang melanggar lingkungan, maka harus perbaiki. Begitu juga dengan perusahaan lain, tidak ada diskriminasi. Karena kamu temen saya, lantas kamu dapat pengecualian. Tidak boleh begitu," tegas Luhut di kantornya, Kamis, 11 Mei 2017.

Baca juga:


Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meneliti dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan aktivitas tambang Freeport Indonesia melalui citra satelit. Hasil penelitian tersebut menunjukan aliran limbah Freeport dari mulai hulu hingga laut. Limbah juga menyebar ke daerah aliran sungai lain di pesisir Kabupaten Mimika. BPK mentaksir potensi kerugian mencapai Rp 185 triliun.

Atas temuan BPK tersebut, Menko Maritim Luhut Panjaitan menyatakan perusahaan tambang emas Amerika Serikat itu harus tunduk pada hukum di Indonesia jika terbukti mencemari lingkungan. "Kita akan kejar. Mereka harus comply semua ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tambahnya.

Berdasarkan hasil audit BPK, pencemaran berawal dari ketidakmampuan kolam penampungan (Modified Ajkwa Deposition Area/ModADA) menampung limbah. (dmr)

 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

DPR dan Pemerintah Belum Sepakati Definisi Teroris, Pembahasan RUU Terorisme Diperpanjang

  • Polda Kaltim Tetapkan Nakhoda Kapal Berbendera Panama Jadi Tersangka
  • Suciwati: Pak Jokowi, Mana Dokumen TPF Munir?
  • Abaikan Pergub, Dua Pelanggar di Lhokseumawe Dicambuk di Ruang Terbuka

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.