Koalisi Masyarakat Sipil Sebut Komnas HAM Periode 2012-2017 Gagal

Dari 5 kasus yang diselidiki hanya 2 kasus yang selesai ditangani.

Minggu, 14 Mei 2017 17:53 WIB

Foto: Gilang Ramadhan

KBR, Jakarta- Koalisi masyarakat sipil menyebut Komnas HAM periode 2012-2017 gagal menjalankan tugas dan mandatnya sebagai lembaga hak asasi manusia di Indonesia. Aktivis Kontras, Feri Kusuma mengatakan, dari 5 kasus yang diselidiki hanya 2 kasus yang selesai ditangani. Kedua kasus tersebut adalah kasus Wamena-Wasior dan penyelidikan kasus Simpang KKA di Aceh.

"Ada lima kasus yang seharusnya diselediki oleh periode ini, tapi yang selesai dua kasus. Itu pun ditolak Kejaksaan Agung karena tidak memenuhi syarat formildan materil," kata Feri di Kantor LBH Jakarta, Minggu (14/05/17).

Ia menambahkan 3 kasus lainnya yaitu penyelidikan kasus Paniai, penyelidikan Jambo Keupok di Aceh, dan penyelesaian kasus vaksin palsu masih menggantung.

Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi korupsi dalam pengelolaan keuangan Komnas HAM. Salah satunya realisasi belanja barang dan jasa berindikasi fiktif sekitar Rp820 juta. Terdapat 671 bukti berbentuk nota yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"BPK menemukan banyak kejanggalan," ujarnya.

Feri Kusuma mengatakan Komnas HAM periode sekarang juga mengalami konflik internal yang menyebabkan kinerja mereka lemah.

"Terjadi konflik internal terkait kepemimpinan di Komnas HAM. Semula ketua Komnas HAM itu dua tahaun enam bulan berubah menjadi satu tahun. Jadi ada perebutan kekuasaan di internal Komnas HAM," kata Feri.

Menurut Feri, perubahan tata tertib menjadi awal masalah yang mempunyai motif politik untuk melemahkan kinerja Komnas HAM. Ia mengatakan, kondisi ini mempengaruhi efektifitas Komnas HAM dalam menjalankan mandat dan fungsinya.

"Pergantian ini berimplikasi baik secara internal di Komnas HAM maupun secara eksternal," ujarnya.


Editor: Sasmito

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Periksa Saksi Meringankan Setnov Pekan Depan

  • Polda Metro Rilis 2 Sketsa Terduga Penyerang Novel
  • Polda Papua Akui Ada Perintah Tembak di Tempat di Tembagapura
  • Pemprov Akan Pelajari Investigasi Ombudsman

Program diharapkan dapat mendukung ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan lahan di daerah masing-masing