Kinerja Dianggap Gagal, Anggota Komnas HAM Minta Maaf

Sandrayati mengatakan lemahnya kinerja Komnas HAM dipengaruhi tidak solidnya para anggota.

Rabu, 17 Mei 2017 14:01 WIB

Ilustrasi. (Foto: komnasham.go.id)


KBR, Jakarta - Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2012-2017 Sandrayati Moniaga meminta maaf atas kinerja institusinya yang dianggap gagal menjalankan mandat sebagai lembaga penegak hak asasi manusia di Indonesia.

Permintaan maaf itu disampaikan Sandrayati ketika mengikuti seleksi calon anggota Komnas HAM periode 2017-2022 di Kantor Kementerian Hukum dan HAM. Sandrayati merupakan satu dari lima anggota Komnas HAM periode 2012-2017 yang mendaftar kembali untuk periode kedua.

Sandrayati mengatakan lemahnya kinerja Komnas HAM dipengaruhi tidak solidnya para anggota.

"Saya sampaikan permohonan maaf. Sebagai anggota saya ikut bertanggungjawab atas kondisi Komnas HAM saat ini. Dengan kondisi yang lalu, memang sulit mengembangkan Komnas HAM," kata Sandrayati di depan Panitia Seleksi di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Rabu (17/5/2017).

Sandrayati mengatakan seluruh anggota Komnas HAM dan staf periode berikutnya perlu duduk bersama merumuskan strategi kerja ke depan. Menurut Sandrayati, posisi Komnas HAM harus dikembalikan sebagai poros utama penegakkan HAM di Indonesia.

"Komnas HAM itu seperti satu dirigen dalam orkestra. Ada banyak elemen untuk kemajuan HAM. Kita enggak bisa abaikan. Negara sekarang punya banyak lembaga negara yang mengerti HAM. Banyak individu. Tapi bagaimana dia jadi satu dirigen yang bisa menghasilkan permainan cantik," kata Sandrayati.

Ia mengakui kinerja periode lalu menuai berbagai kritik. Saat proses diskusi publik pun sejumlah kritik datang dari calon peserta seleksi. Mereka menilai Komnas HAM telah kehilangan kepercayaan publik termasuk dari korban pelanggaran HAM.

Dalam dua hari ini, 17-18 Mei 2017, Panitia Seleksi Komnas HAM menggelar dialog publik bagi 60 calon anggota Komnas HAM.
 
Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.