Kemenhub Tunggu Komitmen Pemprov Jabar Soal Lahan Bandara Kertajati

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Agus Santoso masih optimistis pembangunan landasan pacu rampung awal 2018.

Minggu, 28 Mei 2017 20:13 WIB

Pemandangan proyek Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, di Majalengka Jawa Barat, Minggu (21/5). Foto: Antara

KBR, Jakarta- Kementerian Perhubungan menanti realisasi komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait penyediaan lahan untuk landasan pacu bandara Kertajati. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Agus Santoso masih optimistis pembangunan landasan pacu rampung awal 2018.

Saat ini Kemenhub sudah menuntaskan pembangunan landasan pacu sejauh 2500 meter. Namun, mereka ingin mendapatkan tambahan sejauh 500 meter. Sementara sisa lahan yang dibutuhkan masih menjadi objek sengketa dengan masyarakat Desa Sukamulya, Kertajati, Majalengka.

"Dengar dari gubernur sudah siapkan kalau panjangkan. Masalah pembebasannya menjadi tanggungjawab pemda. Kita pegang janji dari pemda saja,"ujar Agus di Bandara Soekarno Hatta, Minggu(28/5).

Dengan penambahan landasan sejauh 500 meter, Agus mengatakan bandara internasional itu akan bisa melayani pesawat udara terbesar di dunia. Untuk mewujudkan itu mereka membutuhkan penambahan panjang landasan pacu.

"Di Kertajati akan bisa melayani pesawat terbang paling gede di dunia. Itu yang tipe Airbus 380. Tentunya lebar runwaynya 60 meter. Nanti kesananya butuh solder yang diperkeras. Semua sudah clear tinggal panjangnya."

Niat pembebasan lahan itu sudah sejak lama diprotes oleh warga Desa Sukamulya. Tanah merekalah yang sejatinya akan digunakan untuk penambahan landasan pacu. Mereka sudah menyatakan menolak direlokasi. Namun hingga kini Badan Pertanahan Nasional(BPN) beserta pemerintah provinsi Jawa Barat bersikeras menawarkan opsi tukar guling lahan.

Editor: Sasmito

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP

  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres
  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil

Arsul Sani: KPK Jangan Bernafsu Tangani Korupsi Swasta

  • BPBD Lebak: Gempa Hantam 9 Kecamatan
  • Jerat Hari Budiawan, Warga Tumpang Pitu Protes Putusan Hakim
  • Gunakan GBK, Persija Naikan Tiket Pertandingan Piala AFC

Padahal para pekerja di kedua jenis industri ini kerap dituntut bekerja melebihi jam kerja dan juga kreativitas yang tak terbatas.