Kebut Reforma Agraria, Pemerintah Bentuk Sekretariat di Lima Kementerian

"Jadi supaya reforma agraria bisa efektif. Ini kan bukan pekerjaan kecil, menyangkut pekerjaan yang melibatkan banyak pihak. "

Rabu, 17 Mei 2017 20:54 WIB

Ilustrasi (foto: Antara)


KBR, Jakarta- Pemerintah membentuk beberapa sekretariat untuk mengebut program reforma agraria. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, sekretariat itu penting agar ada pejabat yang bertanggung jawab atas masalah mengenai reforma agraria yang timbul.

Menurut Darmin, sekretariat akan dikoordinasi oleh kementeriannya, dengan anggota lima kementerian lain yang terkait reforma agraria.  

"Rapat reguler kita. Cuma memang saya menganggap harus ada PMO-nya, pejabat yang bertanggung jawab mengenai masing-masing program, area, apa pun itu," kata Darmin di kantornya, Rabu (17/05/2017).

Darmin mengatakan, pembentukan sekretariat itu kan bisa memecahkan masalah secara cepat karena dikerjakan oleh pejabat yang memang bertanggung jawab. Pasalnya, kata Darmin, persoalan agraria yang menumpuk itu karena tak ada koordinasi antar-pemangku kepentingan.

Dia mencontohkannya dengan pelepasan lahan hutan untuk transmigran oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tetapi pengurusan sertifikatnya tak ditindaklanjuti oleh kementerian yang mengurus transmigrasi.

Sementara itu Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, sekretariat itu akan ada di lima kementerian, yakni kementeriannya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Koperasi dan UMKM. Kata Sofyan, sekretariat itu akan dikontrol oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta tetap melibatkan beberapa kementerian dan lembaga lainnya, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, serta Kantor Staf Kepresidenan.

"Jadi supaya reforma agraria bisa efektif. Ini kan bukan pekerjaan kecil, menyangkut pekerjaan yang melibatkan banyak pihak. Jadi diputuskan nanti ada sekretariat dan PMO, project management office. Sekretariat yang mengontrol di kantor Menko. Di kantor saya akan ada PMO untuk menyupervisi masalah sertifikasi, percepatan sertifikasi," kata Sofyan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sofyan mengatakan, pembentuan sekretariat itu untuk mempermudah penyelesaian masalah yang mengganjal reforma agraria. Kata dia, dengan sekretariat itu, semua masalah dibebankan pada kementerian yang membidangi. Misalnya pada Kementerian ATR, masalah yang bakal diselesaikan seputar sertifikasi dan redistribusi lahan.

Dana Tambahan


Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menyatakan anggaran tambahan untuk sertifikasi lahan akan dikucurkan Menteri Keuangan Sri Mulyani bulan ini. Sofyan mengatakan, dana itu akan menutup kebutuhan sertifikasi lahan, yang tahun ini targetnya ada lima juta sertifikat.

Kata Sofyan, dana itu memang dikucurkan lebih dulu, sebelum akhirnya ditutup oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP).

"Di kantor saya targetnya kan lima juta, sejauh ini anggaran kita sebelumnya. Nah bulan ini akan dikeluarkan lagi dari menteri keuangan untuk tambahan target lima juta. Untuk sertifikasi lima juta, tujuh juta dan sembilan juta itu sertifikasi tanah rakyat. Tetapi kemudian ada lagi redistribusi tanah rakyat targetnya 4,1, tetapi itu harus kita lihat secara lebih detail ada banyak yg sudah dudukin tanah hutan oleh masyarakat, itu yang perlu Inpres," kata Sofyan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (17/05/2017).

Sofyan mengatakan, tahun ini kementeriannya menargetkan penerbitan lima juta sertifikat lahan. Kata dia, sertifikat yang sudah jadi dan siap didistribusikan baru sejuta sertifikat. Adapun anggaran dalam APBN 2017, alokasi untuk sertifikasi lahan hanya Rp 1,4 triliun dan hanya cukup untuk menerbitkan 2 juta sertifikat. Sehingga, masih ada kekurangan anggaran yang bakal dikucurkan bulan ini.

Sofjan enggan menyebutkan nilai dana yang akan diterima dari Kemenkeu untuk sertifikasi tanah. Ia berkata, kebutuhan dana untuk sertifikasi lahan itu sudah mendesak, dan tak mungkin menunggu hingga pengesahan APBNP pada September 2017. Menurutnya, dengan tambahan dana itu, target lima juta sertifikat akan bisa tercapai tahun ini.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...

Polisi Buru Penyebar Hoaks Gunung Agung Meletus

  • Frekwensi Kegempaan Gunung Agung Meningkat
  • Anak-anak Pengungsi Gunung Agung Mulai Belajar di Sekolah Terdekat
  • Pansus Angket KPK Akan Sampaikan Laporan Sementara Besok