Jadi Ketua Tim Sinkronisasi Anies-Sandy, Ini Alasan Sudirman Said

"Pada dasarnya saya tidak pernah menolak tugas untuk pelayanan masyarakat. Ini sebuah kehormatan."

Sabtu, 13 Mei 2017 12:00 WIB

Eks Menteri ESDM Sudirman Said. (Foto: Antara)


KBR, Jakarta- Bekas Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengaku merasa tertantang saat ditawari jabatan sebagai Ketua Tim  Singkronisasi oleh pasangan Gubernur Jakarta terpilih Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno. Kata Sudirman,  Ia dibebani tugas untuk mengumpulkan masukan-masukan terkait janji kampanye pasangan Anies-Sandi.

Kata dia, sehingga saat  resmi dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur,   sudah mengetahui tugas-tugas apa saja yang akan dikerjakannya.

"Saya menerima tugas ini karena pada dasarnya saya tidak pernah menolak tugas untuk pelayanan masyarakat. Ini sebuah kehormatan, juga sebuah tantangan baru," kata Bekas Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Jumat (12/05). 

Sudirman melanjutkan, "harapan saya, semoga saya bisa menjembatani banyak pihak yang karena proses pilkada ini terpaksa harus beda pandangan. Kira-kira sudah waktunya untuk kembali mengumpulkan seluruh potensi bagi kepentingan masyarakat di Jakarta."

Sudirman membantah   dirinya dipilih agar memuluskan penolakan proyek reklamasi Teluk Jakarta yang selama ini menjadi janji kampanye Anies dan Sandi.

"Persoalan di Jakarta bukan hanya reklamasi saja, melainkan juga banyak hal. Semisal transportasi, pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya," katanya.

Editor: Rony Sitanggang

 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

DPR dan Pemerintah Belum Sepakati Definisi Teroris, Pembahasan RUU Terorisme Diperpanjang

  • Polda Kaltim Tetapkan Nakhoda Kapal Berbendera Panama Jadi Tersangka
  • Suciwati: Pak Jokowi, Mana Dokumen TPF Munir?
  • Abaikan Pergub, Dua Pelanggar di Lhokseumawe Dicambuk di Ruang Terbuka

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.