Gunakan Sistem e-Government Terpadu Pusat-Daerah, Pemerintah Hemat Triliunan Rupiah

Saat ini sistem e-government di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah masih berdiri sendiri-sendiri. Sistem yang tidak terpadu itu menyebabkan pemborosan anggaran.

Rabu, 17 Mei 2017 14:56 WIB

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta - Pemerintah berencana menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government terpadu antara pemerintah pusat dan daerah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Asman Abnur mengatakan sistem pemerintahan terpadu atau terintegrasi ini dilakukan untuk efisiensi anggaran, peningkatan kinerja birokrasi, dan perbaikan layanan publik.

Asman menjelaskan saat ini 65 persen program dalam aplikasi pemerintahan dapat dipakai bersama-sama atau sharing system.

"Ternyata 65 persen sistem itu bisa di-sharing. Nanti yang 65 persen ini kami samakan supaya efisiensi terjadi. Hanya yang 35 persen yang spesifik itu dikembangkan oleh daerah sendiri," kata Asman di kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta, Rabu (17/5/2017).

Asman Abnur mengatakan saat ini sistem e-government di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah masih berdiri sendiri-sendiri. Sistem yang tidak terpadu itu menyebabkan pemborosan anggaran. Dengan sistem pemerintahan terpadu itu, kata Asman, pemerintah berharap bisa menghemat sekitar Rp7 triliun.

"Kemarin kami hitung ada Rp14 triliun lebih untuk belanja teknologi informasi. Kalau itu yang 65 persen kami integrasikan mungkin bisa menghilangkan setengahnya," kata Asman.

Selain dinilai mampu menghemat anggaran, kata Dia, sistem aplikasi pemerintahan yang terpadu juga dipandang lebih baik dari sisi keamanan data. Ia menargetkan sistem e-government terpadu ini dapat terealisasikan tahun 2017 ini.

"Kami berharap dengan adanya integrasi sistem e-government pusat dan daerah ini nanti efisiensi dalam belanja IT akan terjadi," ujarnya.

Menteri PAN-RB Asman Abnur dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menggelar rapat kerja membahas penerapan electronic government terpadu, Rabu (17/5/2017).

Tjahjo mengatakan penerapan sistem e-government terpadu ini merupakan perintah Presiden Joko Widodo untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Itu arahan Presiden kepada kami berdua karena Kementerian PAN-RB dan Kemendagri satu bagian yang tak bisa dipisahkan," kata Tjahjo.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU

  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI
  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara

Jokowi Tanggapi Komentar Prabowo Soal Ambang Batas 20 Persen

  • Dampak Kenaikan Gaji Tak Kena Pajak Mulai Dorong Konsumsi Masyarakat
  • Pemerintah Dinaikkan Harga Pokok Beras
  • Pemkab Bondowoso Bayar Wartawan Minimal Rp200 Ribu per Berita

Fasilitas KITE IKM diharapkan menjadi jawaban untuk mendorong industri kecil dan menengah untuk terus bergeliat meningkatkan ekspor di tanah air.