Gunakan Sistem e-Government Terpadu Pusat-Daerah, Pemerintah Hemat Triliunan Rupiah

Saat ini sistem e-government di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah masih berdiri sendiri-sendiri. Sistem yang tidak terpadu itu menyebabkan pemborosan anggaran.

Rabu, 17 Mei 2017 14:56 WIB

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta - Pemerintah berencana menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government terpadu antara pemerintah pusat dan daerah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Asman Abnur mengatakan sistem pemerintahan terpadu atau terintegrasi ini dilakukan untuk efisiensi anggaran, peningkatan kinerja birokrasi, dan perbaikan layanan publik.

Asman menjelaskan saat ini 65 persen program dalam aplikasi pemerintahan dapat dipakai bersama-sama atau sharing system.

"Ternyata 65 persen sistem itu bisa di-sharing. Nanti yang 65 persen ini kami samakan supaya efisiensi terjadi. Hanya yang 35 persen yang spesifik itu dikembangkan oleh daerah sendiri," kata Asman di kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta, Rabu (17/5/2017).

Asman Abnur mengatakan saat ini sistem e-government di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah masih berdiri sendiri-sendiri. Sistem yang tidak terpadu itu menyebabkan pemborosan anggaran. Dengan sistem pemerintahan terpadu itu, kata Asman, pemerintah berharap bisa menghemat sekitar Rp7 triliun.

"Kemarin kami hitung ada Rp14 triliun lebih untuk belanja teknologi informasi. Kalau itu yang 65 persen kami integrasikan mungkin bisa menghilangkan setengahnya," kata Asman.

Selain dinilai mampu menghemat anggaran, kata Dia, sistem aplikasi pemerintahan yang terpadu juga dipandang lebih baik dari sisi keamanan data. Ia menargetkan sistem e-government terpadu ini dapat terealisasikan tahun 2017 ini.

"Kami berharap dengan adanya integrasi sistem e-government pusat dan daerah ini nanti efisiensi dalam belanja IT akan terjadi," ujarnya.

Menteri PAN-RB Asman Abnur dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menggelar rapat kerja membahas penerapan electronic government terpadu, Rabu (17/5/2017).

Tjahjo mengatakan penerapan sistem e-government terpadu ini merupakan perintah Presiden Joko Widodo untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Itu arahan Presiden kepada kami berdua karena Kementerian PAN-RB dan Kemendagri satu bagian yang tak bisa dipisahkan," kata Tjahjo.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Periksa Saksi Meringankan Setnov Pekan Depan

  • Polda Metro Rilis 2 Sketsa Terduga Penyerang Novel
  • Polda Papua Akui Ada Perintah Tembak di Tempat di Tembagapura
  • Pemprov Akan Pelajari Investigasi Ombudsman

Program diharapkan dapat mendukung ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan lahan di daerah masing-masing