Filep Karma: Trans Papua untuk Mobilisasi MiIiter

"Dibuat supaya akses militer dan kendaraan berat militer bisa lewat dengan mudah,"

Jumat, 19 Mei 2017 13:52 WIB

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta- Bekas Tahanan Politik Kemerdekaan Papua, Filep Karma
menuding pembangunan Trans Papua, yang menghubungkan Sorong hingga Merauke, hanya untuk mempermudah mobilisasi militer di Papua. Menurut Filep, pembangunan Trans Papua untuk distribusi logistik seperti yang digembar-gemborkan pemerintah, hanyalah kebohongan belaka.

Buktinya, ujar Filep jika memang pemerintah berniat memperlancar distribusi, jalan-jalan yang dibangun bukanlah di pedalaman, namun jalan kota menuju desa. Seperti dari Jayapura ke pedalaman-pedalaman yang sulit diakses.

"Jadi pembangunan jalan dari pedalaman yang dipercepat. Padahal untuk harga murah seharusnya dari Jayapura ke pedalaman, atau dari Merauke ke pedalaman. Tapi buktinya yang di pedalaman ini dipercepat. Jadi ini ada kepentingan militer sebenarnya," ujarnya kepada KBR, Kamis petang (19/05).



Filep menambahkan warga Papua yang ingin merdeka saat ini terbagi dua kelompok. Yakni sipil dan kombatan. Kombatan inilah, kata Filep yang sulit dikendalikan pemerintah. Itu sebab, tentara butuh akses untuk memobilisasi pasukannya menghadang para kombatan tersebut.

"Perjuangan kan terbagi dua. Kalau sipil damai. Sementara kombatan susah diatasi. Sehingga mereka butuh akses untuk mengepung mereka dengan cepat. Itulah jalan dibuat supaya akses militer dan kendaraan berat militer bisa lewat dengan mudah," ujarnya.

Baca: Jokowi Trabas Trans Papuav

Menurut Filep, yang diinginkan Papua adalah merdeka. Lepas dari Indonesia, bukan membangun jalan Trans Papua.

"Sebenarnya orang Papua minta merdeka. Jadi kalau kami merdeka, kami pun akan membangun itu. Itu hak kami, kedaulatan kami sendiri. Sekarang ibarat orang Papua minta kopi, yang dikasih coca cola, dengan anggapan di dalam coca cola ada kopi, " jelasnya.



Proyek infrastruktur Trans Papua akan menyambungkan Sorong di Papua Barat hingga Merauke di ujung Indonesia sepanjang 4.330,07 kilometer (km). Tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan 143,35 km jalan baru.  Sehingga total yang akan tembus menjadi 3.995,28 km. Ini berarti sisa jalan yang belum tembus sepanjang 334,79 km akan dirampungkan hingga 2019.

Pemerintah menilai terbukanya akses jalan di pedalaman Papua, mulai dari pegunungan, hutan, dan sungai akan menumbuhkan sumber-sumber perekonomian baru bagi masyarakat di sekitarnya.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Ikhtiar Membentengi Anak-anak Muda Dari Radikalisme

  • Kepala Korps Brimob soal Penganiayaan Anggota Brimob Terhadap Wartawan LKBN Antara
  • Wakil Ketua KPK Laode M Syarief Soal Sikap KPK Terhadap Pansus Angket KPK Di DPR
  • Mendikbud Muhajir Effendy Soal Penerapan Sekolah Lima Hari Sepekan
  • Jadi Kepala UKP Pembinaan Pancasila, Yudi Latif Jelaskan Perbedaan dengan BP7
  • Siti Nurbaya: Lestarikan Lingkungan Perlu Kejujuran

Pecah Antrian, PT ASDP Merak Pisahkan Kendaraan Pemudik Dengan Kendaraan Niaga

  • Desa Sambirejo Timur Tolak Jenazah Pelaku Teror di Mapolda Sumatera Utara
  • Pengamat: Eks ISIS Harus Direhabilitasi Sebelum Kembali ke Masyarakat
  • Lima Hari Bertugas, Dokter Anestesi Ditemukan Meninggal Dunia

Mudik seakan menjadi rutinitas tahunan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana kesiapan fasilitas sarana dan prasarana mudik tahun ini? Apakah sudah siap pakai untuk perjalanan pemudik?