Empat Ekosistem Danau di Indonesia Sedang Kritis

permukaan air Danau Toba sudah menyusut hingga 2-2,5 meter. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya lahan kritis pada daerah tangkapan air.

Rabu, 10 Mei 2017 17:16 WIB

Eskavator mengangkut kumpulan eceng gondok yang memenuhi danau Limboto, Gorontalo, Minggu (30/4/2017). (Foto: ANTARA)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta - Pemerintah pusat dan daerah mendiskusikan upaya pengelolaan berkelanjutan empat kawasan ekosistem danau yang saat ini berstatus kritis.

Bupati Toba Samosir, Sumatera Utara, Darwin Siagian mengatakan ada 15 danau yang jadi prioritas penanganan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Dari 15 danau itu, empat danau perlu penanganan segera karena kritis. Empat danau itu adalah Danau Toba (Sumatera Utara), Danau Limboto (Gorontalo), Danau Maninjau (Sumatera Barat) dan Danau Rawa Pening (Jawa Tengah).

Mengenai Danau Toba, Bupati Darwin Siagian menjelaskan, kondisinya tengah menghadapi banyak masalah. Kualitas air Danau Toba tercemar limbah domestik, pakan ikan hingga pestisida pertanian masyarakat.

Dia juga mengeluhkan kebimbangan sikap pemerintah menyikapi keberadaan keramba di sekitar danau.

"Keramba di Danau Toba tetap boleh ada ada, atau sama sekali tidak boleh? Murni saja untuk pariwisata? Yang dulu mendua, sampai saat ini juga tetap mendua," kata Darwin di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (10/5/2017).

Darwin mengatakan permukaan air Danau Toba sudah menyusut hingga 2-2,5 meter. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya lahan kritis pada daerah tangkapan air. Hampir separuh lahan di Kabupaten Toba Samosir kini berstatus kritis. Banyak sungai yang bermuara ke Danau Toba menjadi kering. Darwin menyebut ada 46.566 hektare lahan kritis di kabupatennya.

Upaya menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata utama Indonesia, menurut Darwin Siagian, juga masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Dari segi infrastruktur, ia menyebut belum ada jaringan jalan outer ring road di pinggir danau. Di sisi lain, kondisi jalan provinsi penghubung antarkabupaten masih banyak yang belum bisa dilalui kendaraan roda empat.

Baca juga:


Danau Limboto

Selain Danau Toba, Danau Limboto di Gorontalo juga menghadapi masalah sedimentasi yang menyebabkan kedalaman danau bekurang hingga 30 meter.

Bupati Gorontalo Nelson Pomalinggo menyebut hingga saat ini belum ada solusi bagi kelanjutan ekosistem danau yang tengah dikepung ancaman peningkatan frekuensi banjir, okupasi lahan dan pertumbuhan eceng gondok.

"Okupansi lahan di sekitar danau sebanyak 214 sertifikat seluas 19,9 hektare. Budi daya ikan keramba berlebih juga mengkhawatirkan," kata Nelson.

Mereka berharap ada satu arahan yang jelas terkait rencana pemerintah mengelola eksositem danau ini. Saat ini, menurut mereka langkah yang dilakukan kementerian belum terintegrasi.

Jangan Tinggalkan Masyarakat Lokal

Rencana pengelolaan 15 danau prioritas nasional sebagai destinasi pariwisata juga perlu memperhatikan aspek sosial masyarakat.

Direktur Eksekutif Sajogyo Institute Eko Cahyono mengatakan pemerintah harus memastikan masyarakat tetap memiliki akses pada kawasan danau. Selain itu, Eko meminta pengelolaan danau melibatkan partisipasi masyarakat.

"Pemerintah harus memastikan masyarakat sekitar tetap punya akses ke kawasan itu. Masyarakat tetap boleh masuk. Aksesnya kemudian seperti apa, seluas apa, itu harus diperhatikan," kata Eko.

Kehadiran pemerintah, menurut Eko Cahyono, tidak boleh menggusur usaha masyarakat yang sudah ada sebelumnya. Dia mengambil contoh penyediaan fasilitas transportasi. Di beberapa area, ada masyarakat yang sudah memanfaatkan potensi ekonomi ini.

"Yang sudah existing seperti di Semeru misalnya. Kalau ada yang sudah sukses seperti di situ, kita dorong. Jangan ganti dengan yang baru," kata Eko Cahyono.

Selain itu, Eko mengatakan, aspek lingkungan juga harus mendapat perhatian besar. Jangan sampai pengembangan wisata di kawasan danau menimbulkan dampak lingkungan ke kawasan sekitarnya.

"Ukuran kesuksesannya ini apa? Seperti di Bali, Bali Utara situ krisis air."

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Periksa Saksi Meringankan Setnov Pekan Depan

  • Polda Metro Rilis 2 Sketsa Terduga Penyerang Novel
  • Polda Papua Akui Ada Perintah Tembak di Tempat di Tembagapura
  • Pemprov Akan Pelajari Investigasi Ombudsman

Program diharapkan dapat mendukung ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan lahan di daerah masing-masing