Dirjen HAM: Solusi Kelebihan Kapasitas Penjara, Grasi dan Rehabilitasi

"Kita sepakat akan mendorong Presiden memberikan grasi kepada mereka yang akan habis masa tahanannya, yang sakit-sakitan, atau sudah tua," kata Mualimin.

Selasa, 09 Mei 2017 13:33 WIB

Sejumlah narapidana bertemu keluarga di Rutan Kelas IIB Pekanbaru Riau, Senin (8/5/2017). Layanan kunjungan dibuka kembali setelah ratusan napi kabur pada 5 Mei lalu. (Foto: ANTARA)


KBR, Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM akan menjatuhkan sanksi kepada para narapidana yang kabur dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Riau.

Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia di Kementerian Hukum dan HAM, Mualimin Abdi mengatakan narapidana yang kabur terancam dicabut hak menerima remisi ataupun pembebasan bersyaratnya.

"Kalau dia sudah mau keluar, lalu dia lari. Maka hak-haknya akan dicabut. Mereka yang semestinya dapat pembebasan bersyarat atau remisi, akan kita tinjau ulang," ujar Mualimin di kantor Kemenkumham, Selasa (9/5/2017).

Mualimin mengatakan tim dari Kementerian Hukum dan HAM akan segera mengunjungi Rutan IIB Pekanbaru untuk mencari solusi menangani masalah kelebihan kapasitas.

Mualimin mengatakan tim akan mendata narapidana yang akan habis masa hukumannya, sudah sakit parah, atau terlalu tua.

"Kita sepakat akan mendorong Presiden memberikan grasi kepada mereka yang akan habis masa tahanannya, yang sakit-sakitan, atau sudah tua," kata Mualimin.

Khusus untuk narapidana pemakai narkoba yang masa hukumannya akan habis, kata Mualimin, Kemenkum HAM berencana mengarahkan mereka untuk menjalani program rehabilitasi. Ini dilakukan untuk mengurangi jumlah narapidana di rutan.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR