Anggota Konsorsium e-KTP Sebut Banyak Kejanggalan Pelaksanaan Proyek

Salah satunya soal pengurangan jatah pengerjaan

Kamis, 18 Mei 2017 12:31 WIB

Ilustrasi: aksi dukungan penuntasan kasus korupsi e-KTP di gedung KPK, Kamis (9/3/2017). (Foto: Antara)


KBR, Jakarta- Saksi kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos menyebut adanya kejanggalan dalam pelaksanaan proyek pemerintah itu. Paulus merupakan Direktur PT Sandipala Arta Putra, yang masuk dalam konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), penggarap e-KTP.

Paulus mengatakan, salah satu kejanggalan itu berupa pengurangan jumlah proyek e-KTP yang ditangani perusahaannya. Ujarnya, pada awal kesepakatan seluruh anggota konsorsium, perusahan Sandipala mendapat jatah pengerjaan 60 juta data. Namun dalam perjalanannya, perusahaan miliknya itu mendapat pengurangan jatah proyek karena dianggap tidak mampu memenuhi target. Akhirnya, mereka hanya mengerjakan 45 juta data.

"Padahal dalam pertemuan tersebut kami tidak diberi tahu, dan tudingan tersebut tidak benar karena perusahaan sudah menyiapkan mesin cetak dari Jerman dan juga tenaga kerja ahli," aku Paulus dalam sidang e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (18/05/2017).

Selain itu Paulus juga mengaku perusahannya merugi karena konsorsium belum membayar pekerjaannya sebesar Rp 150 miliar. Padahal jumlah keseluruhan seharusnya berkisar antara 726 miliar. "Kurang lebih per kartu 14.400 dikali 45 juta. Sandipala menerima pembayaran Rp 790 miliar dan dipotong 3% jadi Rp 726 miliar yang diterima dan Rp 150 miliar masih ditahan. Sehingga Sandipala hanya menerima Rp 670 miliaran," ujar Paulus dalam sidang.

Dia melanjutkan, keputusan pengurangan jatah proyek Sandipala dikeluarkan setelah adanya rapat seluruh anggota konsorsium yang dipimpin oleh Diah Angraeni. Namun dia mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pertemuan dan pengambilan putusan.

Selain masalah pengerjaan proyek, dalam sidang Paulus juga mengatakan pernah bertemu pimpinan fraksi partai Golkar, Setya Novanto sebanyak 2 kali. Ujarnya, pertemuan itu dilakukan atas ajakan Andi Agustinus dalam rangka memperkenalkan Paulus kepada Setya. Kedua pertemuan itu dilakukan di rumah dan kantor orang nomor 1 Golkar saat ini, Setya Novanto.

Dalam sidang lanjutan kasus e-KTP hari ini, jaksa penuntut umum juga menghadirkan 8 saksi lain. Mereka adalah Azmin Aulia yaitu adik Gamawan Fauzi, bekas Menteri Dalam Negeri, Afdal Noverman, Ruddy Indrato, Endah Lestari, Junaedi, Amilia Kusumawardani, Paultra Paluhum dan Zudan Arif.

Editor: Dimas Rizky 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas

  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres
  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil

Kepala KSP Moeldoko Tepis Anggapan Miring

  • Izin Impor Beras Dialihkan, PT PPI Tak Keberatan
  • BNPB Siapkan Anggaran Rp 166 Miliar untuk Perbaiki Rumah Korban Banjir Bima
  • PS TNI Gagal Menang Melawan 10 Pemain Persebaya

Memberdayakan masyarakat bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya seperti apa yang dilakukan anak-anak muda asal Yogyakarta ini melalu platform digital yang mereka namai IWAK.