PPATK Temukan Dana Korupsi Heli AW 101 Mengalir ke 2 Negara

"Terdapat aliran dana oleh perusahaan penyedia barang ke luar negeri, dengan nilai terbesar ke Singapura dan Inggris dengan total Rp340 miliar."

Rabu, 18 Apr 2018 21:22 WIB

Ilustrasi: Helikopter AW 101 (sumber: Setkab)

KBR, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan aliran dana senilai Rp340 miliar ke Singapura dan Inggris, terkait dugaan korupsi pembelian helikopter Augusta Westland AW 101.

Kepala PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, duit itu berasal dari perusahaan penyedia barang yakni PT Diratama Jaya Mandiri.

"Terdapat aliran dana oleh perusahaan penyedia barang ke luar negeri, dengan nilai terbesar ke Singapura dan Inggris dengan total Rp340 miliar yang diduga untuk pembayaran pembelian helikopter," terang Ketua PPATK Kiagus Badaruddin di Gedung DPR RI, Rabu (18/4/18). 

"Adapun transaksi ke Singapura ditujukan ke perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan penyedia barang," imbuhnya.

Atas temuan tersebut, Kiagus Badaruddin menambahkan, lembaganya telah menyerahkan hasil analisis kasus pengadaan helikopter ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, PPATK juga menyampaikan informasi transaksi keuangan ke Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).

Baca juga:

Berdasarkan analisis transaksi, PPATK menemukan ada selisih Rp150 miliar lebih antara dana pembayaran pengadaan helikopter dengan yang diterima perusahaan penyedia barang.

Kiagus Badaruddin menjelaskan, nilai pengadaan helikopter berdasarkan kontrak sebesar Rp514 miliar tapi diduga digelembungkan hingga Rp738 miliar. Sehingga diperkirakan kerugian negara akibat dugaan korupsi pengadaan helikopter AW 101 sebesar Rp224 miliar.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob

  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

pernah melihat atau bahkan mengalami sendiri perlakuan diskriminatif / ujaran kebencian di ruang pendidikan, tempat kerja, lembaga pemerintahan, dan ruang publik lainnya tapi tidak tahu lapor kemana?