KLHK Siapkan Strategi Bela Saksi Ahli yang Digugat Koruptor

"Kami termasuk dalam tanggung jawab itu. Bentuknya beberapa alternatif nanti, apakah nanti kami beri dukungan dalam hukum acaranya, saksi ahlinya. Termasuk, apakah kami perlu intervensi."

Kamis, 19 Apr 2018 13:52 WIB

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya Bakar. (Foto: KBR)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyiapkan pelbagai strategi untuk membela ahli penghitungan dampak kerusakan lingkungan, Basuki Wasis.

Dosen IPB yang jadi saksi ahli KPK itu digugat perdata oleh terpidana korupsi Nur Alam. Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, strategi pembelaan itu misalnya menyiapkan ahli pendamping persidangan hingga intervensi proses hukum.

"Kami termasuk dalam tanggung jawab itu. Bentuknya beberapa alternatif nanti, apakah nanti kami beri dukungan dalam hukum acaranya, saksi ahlinya," kata Siti di Istana Bogor, Rabu (18/4/2018).

"Saya lupa rincinya ada berapa alternatif, termasuk apakah kami perlu intervensi, dan sebagainya. Itu sudah dibahas," lanjutnya.

Siti mengatakan, strategi membela Basuki tersebut diperoleh setelah kementeriannya berdiskusi dengan KPK dan Institut Pertanian Bogor (IPB). Ia berjanji, kementeriannya bakal mengupayakan pembebasan Basuki dari gugatan perdata yang dilayangkan bekas Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam.

Gugatan yang didaftarkan pada Maret 2018 di Pengadilan Negeri Cibinong itu lantaran Nur Alam keberatan dengan kesaksian Basuki.

Pada sidang korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Basuki mengungkap kalkulasi kerugian Rp2,7 triliun akibat kerusakan lingkungan di lokasi tambang yang izinnya diloloskan Nur Alam. Kesaksian itu berbuntut gugatan perdata oleh Nur Alam di Pengadilan Negeri Cibinong pada Maret 2018. Dalam gugatannya, Nur Alam menuntut Basuki mengganti kerugian materiil yang ia alami sebesar Rp1,7 miliar dan kerugian immateril sebesar Rp3 triliun.

Baca juga:





Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Konflik agraria dari tahun ke tahun terus naik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 600an konflik agraria sepanjang tahun lalu, meningkat 50 persen dibandingkan 2016.