Ini Modus Penyimpangan Dana PNPM di Rembang

Ketua Badan Kerjasama Antar-Desa (BKAD) Kecamatan Pamotan, Purwanto menjelaskan, modus penyelewengan dilakukan dengan mengajukan pinjaman dana fiktif.

Selasa, 17 Apr 2018 14:01 WIB

Ilustrasi: Penyelewengan dana. (Foto: ANTARA)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Rembang – Penyimpangan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Salah satunya di Kecamatan Pamotan, di mana koordinator kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM salah satu desa diduga menggondol dana senilai Rp340an juta. Kasus ini tengah diproses hukum.

Ketua Badan Kerjasama Antar-Desa (BKAD) Kecamatan Pamotan, Purwanto menjelaskan, modus penyelewengan dilakukan dengan mengajukan pinjaman dana fiktif. Kata dia, pelaku menggunakan KTP pemohon pinjaman sebelumnya untuk menyodorkan kredit baru.

"Dia itu membawahi beberapa kelompok. Dari telaah kasus di lapangan, dia menyalahgunakan KTP. KTP dari warga yang pernah meminjam ke kami dipakai untuk mengajukan pinjaman lagi, tanpa sepengetahuan yang punya KTP," bebernya kepada KBR, Selasa (17/4/2018).

Akibat penyimpangan tersebut, dana surplus pada 2017 menurun. Yang semula pada 2016 dana surplus mencapai Rp563 juta, lantas setahun setelahnya turun menjadi sekitar Rp482 juta.

Selain penyelewengan dana, faktor lain penurunan ini lantaran kredit macet. Apabila dihitung dari dana bergulir, kredit bermasalah mencapai 25%. Angka ini melebihi standar yang berlaku dalam perbankan yakni maksimal kredit bermasalah sebesar 5%.

Baca juga:

Atas kejadian ini, Bupati Rembang Abdul Hafidz mengingatkan pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di tingkat kecamatan agar lebih berhati-hati sebelum mencairkan pinjaman.

"Sistemnya sudah ada, tinggal kami mengevaluasi yang kemarin masalahnya apa untuk memberikan solusi. Yang sedang berjalan ini kami berdayakan semua," tegas Hafidz di Rembang.

"Mungkin bisa lebih selektif dalam memberikan pinjaman pada orang. Supaya tidak menambah kredit macet. Yang paling penting sebelum menggulirkan dana agar tidak ada masalah maka prinsip kehati-hatian harus ada. Kalau nggak, ya bahaya, ” imbuhnya.

Selain di Kecamatan Pamotan, penyimpangan dana PNPM yang berlanjut ke proses hukum terjadi di Kecamatan Sumber dan Kecamatan Sluke. Bupati Rembang Abdul Hafidz menambahkan, program PNPM sudah dihentikan pemerintah pusat. Meski hingga kini belum ada payung hukumnya, namun pemerintah daerah diperintahkan untuk menjaga aset PNPM, termasuk dana bergulir.



Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang melaksanakan Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC). Program ini sudah dimulai sejak Desember 2016 hingga saat ini.