Apa Sebab Pembahasan RUU Antiterorisme Diperpanjang?

Kata Syafii, unsur-unsur di pemerintahan pun belum sepenuhnya satu kata soal definisi terorisme. Misalnya, klaim dia, TNI dan Kementerian Pertahanan yang lebih setuju dengan usulan DPR.

Kamis, 26 Apr 2018 22:53 WIB

Ilustrasi. (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali memperpanjang pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Terorisme. RUU ini sedianya disahkan pada masa Persidangan IV tahun 2017-2018 yang berakhir Kamis (26/4/2018) hari ini.

Ketua Pansus RUU Terorisme, Muhammad Syafii mengatakan, perpanjangan pembahasan dilakukan karena DPR dan Pemerintah belum sepakat poin mengenai definisi terorisme.

Syafii menjelaskan, definisi terorisme versi pemerintah yakni tindakan kejahatan dengan maksud menimbulkan ketakutan masif, korban massal dan merusak objek vital yang strategis. Sementara DPR menginginkan definisi tersebut ditambah dengan motif politik yang bisa menggangu keamanan negara.

"Makanya kita tak sepakat kalau hanya sampai merusak objek vital yang strategis lalu clue-nya dimana mengatakan seseorang itu teroris. Enggak ada. Pemerintah juga belum satu kata. Banyak yang setuju dengan apa yang menjadi pikiran Panja DPR," kata Syafii di Komplek Parlemen RI, Kamis (26/4/18).

Baca juga:

Kata Syafii, unsur-unsur di pemerintahan pun belum sepenuhnya satu kata soal definisi terorisme. Misalnya, klaim dia, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kementerian Pertahanan yang lebih setuju dengan definisi yang diajukan DPR.

"Ini dari pihak Densus yang kemudian tidak ingin ada clue itu. Jadi siapa saja yang menurut mereka cocok dibilang teroris, teroris. itu kan enggak benar."

Syafii menganggap, definisi yang diajukan pemerintah membuat kriteria seseorang dinyatakan sebagai teroris jadi tak jelas. Sehingga berpotensi membahayakan sebab menurutnya kelak siapapun yang melakukan tindak pidana bisa ditetapkan sebagai teroris. Ia pun mempertanyakan motif pemerintah yang membuat penetapan tindakan yang tergolong terorisme seolah menjadi lebih mudah.

"Saya melihat ada semacam keinginan perluasan untuk menetapkan siapa saja bisa menjadi teroris." 

Baca juga:




Editor: Nurika Manan
Komentar
Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Puluhan organisasi Masyarakat sipil melalui gerakan #BersihkanIndonesia menantang kedua capres dan cawapres yang berlaga dalam Pemilu Presiden 2019 mewujudkan komitmen “Indonesia Berdaulat Energi".