Revisi Kode Etik, DKPP Larang Penyelenggara Pemilu Terima Honor dari Peserta Pemilu

" "Larangan yang ada saat ini disusun pada 2012 sebelum ada renumerasi. Sekarang, penghasilan penyelenggara pemilu kan sudah lebih baik," kata Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie."

KBR, Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan merevisi kode etik penyelenggara pemilu terkait penerimaan honorarium. Kode etik saat ini masih membolehkan penyelenggara pemilu menerima honorarium dari pihak lain selama tidak melewati standar biaya umum.

Ketua DKPP Jimly Asshidiqie mengatakan melalui revisi itu, DKPP akan melarang penyelenggara pemilu menerima honorarium berupa uang ataupun barang dari peserta pemilu.

"Larangan yang ada saat ini disusun pada 2012 sebelum ada renumerasi. Sekarang, penghasilan penyelenggara pemilu kan sudah lebih baik," kata Jimly Asshiddiqie di Jakarta, Jumat (7/4/2017).

Rencana revisi kode etik ini muncul pasca kasus kehadiran jajaran pemimpin KPU dan Bawaslu dalam acara sosialisasi tertutup yang diadakan tim sukses pasangan peserta Pilkada DKI Jakarta, Ahok-Djarot. Usai menjadi pemateri di acara itu, Ketua KPU DKI Jakarta dan Ketua Bawaslu DKI mendapat honor sebesar Rp3 juta.

DKPP sudah memutuskan hal itu tidak melanggar kode etik dengan alasan jumlah yang diterima masih sesuai standar. Jimly mengatakan Peraturan Menteri Keuangan mengatur untuk pejabat eselon II atau sejajar hanya boleh menerima honorarium Rp1 juta per jam.

"Honor tersebut langsung diberikan pada salah satu stafnya yang sedang membutuhkan," kata Jimly.

Meski begitu, Jimly beranggapan, akan lebih pantas jika penyelenggara pemilu dilarang menerima honorarium tanpa batasan. Hal itu perlu, kata Jimly, untuk menjaga independensi penyelenggara pemilu. Masalah honorarium, menurutnya, bisa mengurangi kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu.

<li><b>

DKPP: Tak Patut Penyelenggara Pilkada DKI Terima Honor dari Timses Ahok   


<li><b>

Tak Beri Kepastian pada Ahok-Djarot, Ketua KPUD DKI Diputus Bersalah   

Editor: Agus Luqman 

• dkpp
• kode etik penyelenggara pemilu
• KPU
• bawaslu