Panitia Lelang e-KTP Pernah Mengantar Bungkusan Uang ke Rumah Dinas Anggota DPR

Drajat Wisnu Setyawan memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor, Jakarta, dalam pengusutan perkara korupsi KTP elektronik senilai Rp2,314 triliun.

Kamis, 20 Apr 2017 22:35 WIB

Ilustrasi. (Foto: Tax Credits/Flickr/Creative Commons)


KBR, Jakarta - Bekas Ketua Panitia Lelang Proyek KTP Elektronik Kemendagri Drajat Wisnu Setyawan mengaku pernah menerima uang sebesar 40 ribu dolar AS. Uang itu diterima dari Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek e-KTP.

"Yang mulia, kami berpikir pasti ada kaitannya antara uang itu dengan proyek E-KTP. Saya khilaf Yang Mulia karena menerima uang itu. Sekali itu saja saya terima uang, karena semua satu pintu melalui Pak Sugiharto," kata Drajat ketika bersaksi di depan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (20/4/2017).

Drajat Wisnu Setyawan memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor, Jakarta, dalam pengusutan perkara korupsi KTP elektronik senilai Rp2,314 triliun.

Ia mengatakan uang itu diterima pada 2013, dan kemudian dikembalikan ke Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2015.

Baca juga:


Drajat Wisnu juga mengaku pernah mengantarkan uang ke Kompleks Rumah Dinas Anggota DPR RI di Kalibata, Jakarta Selatan atas perminaan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri saat itu, Irman.

Uang itu kemudian diserahkan kepada salah satu istri anggota DPR. Namun Drajat mengatakan tidak tahu jumlah uang dan nama anggota DPR saat itu.

"Waktu itu saya dipesan untuk mengantarkan bungkusan, hanya diberi alamat saja," kata Drajat.

Drajat juga mengaku pernah memberikan uang kepada seorang auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia mengatakan, uang itu berasal dari Sugiharto, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri saat itu.

"Waktu itu ada review hasil lelang BPKP. Itu untuk uang lembur saja, uang transport," kata Drajt.

Sugiharto dan Irman kemudian menjadi tersangka korupsi proyek e-KTP.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Korupsi Alat Kesehatan, Ratu Atut Divonis 5,5 tahun penjara

  • Korupsi E-KTP, Jaksa Apresiasi Hakim Akui Peran Setnov
  • Pansel Klarifikasi Temuan Masyarakat Kepada Calon Komisioner Komnas HAM
  • Polisi: Tidak Ada Gejolak Sosial Pasca Pembubaran HTI di Solo

Mari dukung penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional, dengan BPJS, dengan gotong royong semua tertolong.