Kasus Lubuklinggau, Kompolnas: Polisi yang Menembak Diduga Langgar Etik

Polisi menembak lantaran mobil berusaha kabur saat razia kendaraan.

Rabu, 19 Apr 2017 18:04 WIB

Ilustrasi (Sumber: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta- Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyatakan dugaan penembakan warga sipil dalam razia kendaraan di Lubuklinggau, Sumatera Selatan, berpotensi melanggar etik, disiplin, dan hukum. Anggota Kompolnas Poengky Indarti menduga ada kesalahan prosedur dalam penembakan itu. Sebab, senjata api tidak boleh digunakan berlebihan. Apalagi dalam razia tersebut polisi hanya menghadapi warga sipil dan bukan teroris.

Kata Poengky, tindakan itu kemungkinan melanggar Peraturan Kapolri tentang Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Tugas Kepolisian.

"Terutama Perkab 8/2009 tentang Hak Asasi Manusia itu sudah jelas dalam melaksanakan tugas harus profeseonal dan berpedoman pada hak asasi manusia," tandasnya kepada KBR, Rabu (19/4/2017) sore.

"Apalagi ini ada korban luka-luka dan jiwa. Ini harus diproses," tambahnya lagi.

Poengky menambahkan Propam Polda Sumsel akan menangani kasus ini. Sementara Kompolnas akan tetap mengawasi dan memastikan prosesnya berlangsung cepat. "Kita kedepankan sumber daya internal Kepolisian," ujarnya lagi.

Pongky menjelaskan, senjata api hanya bisa digunakan untuk pengejaran yang mengancam keselamatan anggota polisi. Hal ini misalnya ketika berhadapan dengan begal atau teroris.

Kemarin, sebuah mobil sedan berisi satu keluarga menerobos razia kepolisian saat akan dihentikan di Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Polisi yang mengejar mobil tersebut kemudian diduga melepaskan tembakan yang menyebabkan 6 orang luka dan 1 tewas. Kapolda Sumatera Selatan menyatakan akan menindak tegas anggotanya itu.

Editor: Dimas Rizky 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

RKUHP, Koalisi Kebebasan Pers Sangsi Audiensi dengan DPR Bawa Perubahan

  • BMKG : Kemarau di Aceh Berlanjut Hingga Maret
  • Israel Beli Minyak Ke ISIS
  • TC Tahap Dua TImnas, Milla Tak Panggil Evan Dan Ilham

Tidak lama lagi kita akan merayakan pesta rakyat yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang jatuh pada tahun 2019.