Jadi Komut Semen Indonesia, Ini yang akan Dilakukan Sutiyoso

"Terus, masyarakat Rembang lebih banyak yang pro, jadi apa masalahnya? Apa yang diberatkan?"

Senin, 03 Apr 2017 08:52 WIB

Pabrik Semen Indonesia di Rembang, Jateng. (Foto: KBR/Musyafa)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta- Bekas Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang baru diangkat menjadi Komisaris Utama PT Semen Indonesia Sutiyoso akan turun ke lokasi pabrik Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah. Hal itu dilakukan untuk mempelajari permasalahan terkait adanya protes pendirian pabrik semen di lokasi tersebut.

Kata Sutiyoso, dia akan berdialog dengan masyarakat yang pro dan kontra pabrik semen untuk mencari titik temu dan permasalahannya. 

"Perlu mempelajari secara detail. Saya harus mengenal masalah itu secara utuh. Untuk itu saya mesti melihat medan langsung di lapangan di Rembang sana, instalasi itu di mana letaknya, apakah titik itu merupakan rangkaian pegunungan Kendeng atau tidak, itu kan masalah pertama. Terus, masyarakat Rembang lebih banyak yang pro, jadi apa masalahnya? Apa yang diberatkan?" Tanya Komisaris Utama PT Semen Indonesia Sutiyoso kepada KBR, Minggu (2/4/2017).

Sutiyoso menambahkan, masalah penyelesaian Kendeng akan menjadi priotas kerja. Dia  juga akan menelusuri izin-izin yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Sehingga permasalahannya sejak pabrik PT Semen Indonesia berdiri hingga muncul protes dari masyarakat akan terbuka.

"Logika sederhana di benak saya saja,  pabrik berdiri hampir 100%  itukan berarti sudah mengantongi semua persyaratan, sekali lagi ini asumsi saya, jadi di mana ini salahnya? Apakah ada unsur-unsur yang memanfaatkan ini dengan menggerakkan rakyat, mungkin semua bisa terjadi, saya belum bisa cerita karena saya belum turun," jelasnya.

Terkait adanya kekhawatiran menggunakan pola militer dalam penyelesaian PT Semen Indonesia, Sutiyoso menampiknya. Kata dia, dirinya yang merupakan kelahiran Semarang, Jawa Tengah berjanji akan menyelesaikan masalah itu dengan baik.

"Kalau nilai itu positif maksudnya ya Alhamdulillah, pastinya cara saya menyelesaikan, saya lahir dan besar di Semarang. Saya tidak tahu alasannya penunjukkan saya. Karena banyak juga para mantan pejabat itu dijadikan Komisaris Utama.

Sementara itu Koordinator Jaringan Advokasi Tambang Merah Johansyah yang juga anggota Koalisi Kendeng Lestari menilai tidak ada hubungan keahlian dan pengalaman Sutiyoso di militer dan pemerintahan dengan industri semen. Kata dia, pengangkatan Sutiyoso sebagai Komisaris Utama dikhawatirkan hanya dimanfaatkan oleh PT Semen Indonesia untuk meredam protes dari masyarakat.

"Perusahaan semen menggunakan struktur swasta untuk mengendalikan struktur politik. Komisaris dan segala macam itukan struktur swasta, birokrasi sebuah perusahaan private, tetapi dia menggunakan tokoh-tokoh  publik, pejabat-pejabat politik, bahkan yang berpengaruh. Nah ini menjadi tanda tanya kita, berarti pak Sutiyoso direkrut bukan karena keahlian. Apa hubungannya pak Sutiyoso dengan keterampilan dan latar belakangnya dengan BUMN semen?" Ujar Koordinator Jatam itu.

Merah Johansyah menambahkan, trik menggunakan bekas pejabat-pejabat militer yang memiliki pengaruh banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang di daerah. Kata dia, trik tersebut sama saja dengan menjual pengaruh orang-orang yang diangkat untuk mempengaruhi masyarakat.

"Jadi kita melihat ini bagian dari politik bagaimana perusahaan semen menggunakan struktur swasta untuk mengendalikan struktur politik. Bahaya ini, ketika sebuah perusahaan menggunakan bekas pejabat militer untuk ikut terlibat dalam operasi perusahaannya," kata Merah Johansyah.

Merah melanjutkan, "KPK harus turun, dalam korupsi ini jual beli pengaruh. KPK harus mengendus praktik jual beli pengaruh antara BUMN dengan sejumlah pejabat yang diletakkan. Jual beli pengaruh itu bisa korupsi. Itu banyak digunakan perusahaan tambang, banyak mantan purnawirawan ditaruh dalam perusahaan tambang dan ekstraktif, Freeport juga seperti itu. Ini bahaya sekali, tidak jelas antara negara dan korporasi."

Editor: Rony Sitanggang 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.