Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di tengah pembagian dana bansos nontunai di Trenggalek, Jawa Timur, Rabu (19/4/2017). (Foto: Adhar Muttaqin/KBR)


KBR, Trenggalek - Kementerian Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan program bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) melalui sistem nontunai melalui perbankan baru mencapai 50 persen.

Program migrasi pencairan dana bansos dari sistem tunai menjadi nontunai diujicoba pada Januari 2017 lalu untuk 44 kota. Khofifah mengatakan penyaluran dana bansos nontunai itu ditargetkan terlaksana 100 persen pada Juni mendatang.

"Itu akan masuk pada percepatan tahap berikutnya. Kami sudah rapat dengan Menteri BUMN, empat direktur utama bank negara dan direktur utama PT Telkom. Karena kalau motor bergerak sinyalnya harus bagus. Kan mereka pakai kartu gesek ke mesin EDC. Kalau tidak ada sinyal tidak bisa muncul," kata Khofifah di Trenggalek, Jawa Timur, Rabu (19/4/2017).  

Khofifah mengatakan saat ini unit-unit di pemerintah masih mempersiapkan elemen pendukung terlaksananya program migrasi sistem pembayaran nontunai itu.

Kementerian Sosial, kata Khofifah, juga sedang mempersiapkan sejumlah inovasi atau terobosan untuk mempercepat serta mempermudah penyaluran bansos PKH kepada warga di seluruh pelosok Indonesia. Salah satu caranya adalah penyediakan kendaraan keliling yang bisa menjangkau hingga pelosok desa.

Baca: Mensos Luncurkan Bansos Sistem Nontunai   

Pada tahun ini, Kementerian Sosial menargetkan bisa menyalurkan dana bansos pengguna Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) secara nontunai kepada tiga juta orang penerima manfaat. Sedangkan, data penerima PKH ada sekitar enam juta orang.

Di Kabupaten Trenggalek, Menteri Sosial Khofifah menyalurkan langsung bansos PKH nontunai secara simbolis kepada 350 keluarga penerima manfaat dari total 17 ribu penerima di Trenggalek.

Rencananya seluruh penerima program PKH akan mendapatkan Kartu Keluarga Sejaktera (KKS) yang terintegrasi dengan perbankan dan bisa digunakan sebagai ATM.

Progran pemberian bantuan melalui perbankan diharapkan lebih tepat sasaran, efisien dan efektif. Selain itu program itu diharapkan juga bisa meminimalisir terjadinya pemotongan oleh pihak tertentu.

Data Bank Indonesia menyatakan pada tahun ini sekitar Rp158 triliun dialokasikan untuk perlindungan sosial.

Editor: Agus Luqman 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!