BERITA

Bappenas: Kajian Pemindahan Ibukota RI Rampung Agustus

Bappenas: Kajian Pemindahan Ibukota RI Rampung Agustus


KBR, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mempercepat penyusunan kajian wacana pemindahan ibukota Indonesia dari DKI Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Direktur Perkotaan Perumahan dan Permukiman Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti menyatakan butuh kajian kajian menyeluruh dan komprehensif sehingga dibutuhkan waktu yang panjang untuk mewujudkan pemindahan ibukota negara ini.


Virgiyati mengatakan Bappenas akan mempercepat kajian awal rencana tersebut selama tiga bulan, dan diharapkan rampung pada Agustus 2017.


Meski demikian, kata Virgi, tak menutup kemungkinan ada daerah lain selain Palangkaraya yang menjadi pilihan calon ibukota negara.


"Kami tidak bisa pastikan bahwa Palangkaraya pasti jadi ibukota. Cuma kami akan kaji secara menyeluruh. Kita harapkan selesai dalam tiga bulan ini. Dari situ kita akan tahu apakah rencana ini bisa diterapkan atau tidak perlu diteruskan. Dari situ kita akan membuat perencanaan lanjutan," kata Virgiyanti kepada KBR via telepon, Kamis (6/4/2017) malam.


Baca juga:


Wacana pemindahan ibukota dari Jakarta itu, kata Dewi Virgiyanti, diharapkan tidak membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Ia mengatakan mestinya ada pihak swasta yang dilibatkan dalam rencana tersebut, karena pasti pemindahan ibukota membutuhkan biaya besar.


Wacana pemindahan ibukota negara dari DKI Jakarta ke daerah lain sudah disampaikan Presiden Joko Widodo kepada jajaran menteri.


Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan Presiden Jokowi serius ingin memindahkan ibukota RI dari Jakarta. Jokowi, kata Bambang, menyebut Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah sebagai lokasi pilihan pertama dibanding daerah lainnya.


Pada September 2013, pada saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Jokowi pernah meminta agar wacana pemindahan ibukota RI dari Jakarta dipercepat.


Wacana memindahkan ibukota RI dari Indonesia ke Palangkaraya, jauh hari sebelumnya pernah dilontarkan Presiden ke-1 RI Soekarno. Soekarno pernah meresmikan Palangkaraya sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah pada 1957, dan ia juga menginginkan Palangkaraya menjadi ibukota negara.


Palangkaraya memiliki luas empat kali lipat dibandingkan DKI Jakarta. Kota ini dipilih karena minim potensi gempa serta tak ada gunung berapi.


Penetapan DKI Jakarta sebagai ibukota diatur melalui Undang-undang Nomor 34/1999 dan diperbarui melalui Undang-undang Nomor 29/2007.


Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

  • bappenas
  • Pemindahan Ibukota
  • DKI Jakarta
  • palangkaraya
  • kalimantan tengah

Komentar (10)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

  • Hestyanto khino7 years ago

    Biaya mahal lbh baik utk membangun daerah tertinggal

  • anditu lusik7 years ago

    rencana yang baik

  • i dewa made hari buana7 years ago

    Sangat bagus Ibu kota atau pusat pemerintahan di pindah ke Palangka Raya (minimal untuk mengamankan pemerintahan) dari gangguan luar dan dalam negeri, Palangka Raya sebagai Ibu kota sangat strategis dari pandangan sishankamrata dan jangkauan wilayah geopolitik dan geostrategis....

  • J.F.Warouw7 years ago

    Sejak masa kolonial , kedudukan dari pusat pemerintahan Indonesia sudah di bicarakan . Dengan kondisi geografis adalah negara kelautan sebaiknya berada posisi pinggir pantai serta berada pada titik tenggah dari wilayah geografis Indonesia. Kalimantan Tenggah cukup strategis akan tetapi kurang menguntungkan. Banjarmasin - pulau Laut tempat yang cukup baik untuk Laut dan Udara. Dan kalau titik tenggah yang terbaik adalah poros Palu-Poso yang terletak di tengah pulau Sulawesi. Dan menurut saya , poros Palu - Poso adalah yang ideal baik bagi hubungan Udara , Laut dan Darat. secara ekonomis cukup baik. dari sudut Tata Wilayah strategis. Membangun Ibukota Nasional tidak perlu membangun kota Metropolitan apalagi kota Megapolitan. Ibukota negara adalah kota Pemerintahan Nasional dengan fasilitas Internasional sehingga perwakilan Asing juga ada di Sana. Jika kemudian berkembang menjadi kota perdagangan itu soal kedua. Memang benar bahwa suatu ibukota perlu sarana pendukung kegiatan ekonomi , akan tetapi tidak per multi fungsi. Kalau toh swasta berperan untuk mengisi terbuka kemungkinan. Poros Palu - Poso sangat memudahkan bagi koordinasi bagi instansi pemerintahan daerah untuk melakukan perjalanan dinas. Kelompok terroris aja , menjadikan poros Palu - Poso sebagai titik gerak keutara selatan , barat timur dalam melakukan kegiatannnya di Indonesia. Yang menguasai poros Palu - Poso akan lebih mudah menguasai dan mengendalikan Indonesia.

  • Irsan7 years ago

    Klw menurut saya lebih baik ibu Kota di pindahkan di PALOPO,,,, Hal lebih strategis dan terletak di tengah-tengah indonesia, dibandingkan palangkaraya yg memiliki air yg tdak baik serta tanah yang tidak stabil,,,,,

  • Ricky7 years ago

    Kenapa harus Palangkaraya​? 1.pulau Kalimantan secara geologis di memiliki gunung berapi dan jauh dari jalan retskan bumi shg jauh dari gempa bumi dan gunung meletus 2.Pulau Kalimantan memiliki lahan yg sangat luas dan masih banyak yg belum berpenghuni shg masih bisa dikembangkan 3.secara khusus Palangkaraya adalah kota yg sangat luas drpd Jakarta dan memiliki infrastruktur yg Sdh lengkap 4.kota Palangkaraya masih memiliki lahan yg masih bis dikembangan dlm hal penataan kota. 5.jumlah penduduk kota yg relatif sedikit dan tdk sebanding dgn luas kota Palangkaraya shg lbh mudah mengatur jumlah populasi dan menata kepadatan penduduk 6.Jumlah kendaraan masih sedikit shg jauh dri kata macet 7.Pelabuhan laut relatif dekat dri Palangkaraya yaitu di kota Sampit atau Banjarmasin ygbusaxdi tempuh dlm wktu 2 jam 8.Bandar udara Palangkaraya​ sangat memadai Krn bisa dikembangkan menjadi bandara internasional

  • nanjung7 years ago

    klu ada alasan lbh baik dana nya utk bangun daerah trtinggal ..itu kurang tepat bukan kh dengan ada nya bangunan baru ibu kota akan trciptanya lapangan kerja? ada bnyk insinyur di negeri ini yg nganggur ....maka biarkan lh ibu kota baru di bangun oleh anak bangsa sndri

  • Sherly Mokodompis7 years ago

    Saya setuju. Selain tidak membebani pulau jawa (khususnya jakarta) juga membantu mengurangi populasi penduduk dan perekonomian negara lbh merata. Namun, mohon diperhatikan pula utk daerah yg lain. Untuk biaya APBD masing2 daerah benar2 diperhatikan pengelolaannya.

  • Bagus7 years ago

    Saya tolak Palangkaraya krn : 1.Palangkaraya jauh dari laut perjalanan daratpun sangat lama karena ditengah pulau membuat ongkos pindah jadi mahal 2..Jauh dari laut distribusi barang dari dan keseluruh indonesia via kapal veri tidak berjalan 3.Ditengah kalimantan bisa dikepung kebakaran hutan dan potensi merusak hutan bagian tengah bisa terjadi 4.Kalimantan adalah paru2 dunia dengan adanya ibukota tepat dijantung kalimantan bisa memusnahkan hutan kalimantan 5.Sebenarnya Palangkaraya tidak tepat ditengah indonesia tapi lebih kebarat, kota2 pesisir timur kalimantan lebih tepat disebut tengah indonesia terutama bontang, balikpapan atau kotabaru.

  • Wasis7 years ago

    Sangat bagus Kalimantan tengah jika di jadikan ibu kota provinsi, Sulawesi Gak masuk. Gak masuk akal, Kalimantan sangat cocok, wilayahnya luas, akses sangat bagus, cocok untuk menjaga keamanan kedaulatan RI. Ga ada gunung, gempa nol, pokoknya sip,!!!!!!!!!