HEADLINE

PSHK: KPK Harus Usut Tuntas Mafia Peradilan

"Birokrasi di MA menjadi salah satu mata rantai dari kusutnya lembaga yudikatif. Ini membuat MA rentan terjadi tidak pidana korupsi."

KBR, Jakarta - Penangkapan Panitera Sekretaris PN Jakarta Pusat, Edy Nasution dan dicegahnya Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi menunjukan reformasi peradilan belum tuntas. Terlebih sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan panitera PTUN Medan dan Kasubdit Kasasi dan Peninjauan Kembali MA, Andri Tristanto Sutrisno.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Miko Ginting mempertanyakan upaya reformasi lembaga tinggi peradilan ini. Menurutnya, birokrasi di MA menjadi salah satu mata rantai dari kusutnya lembaga yudikatif. Ini membuat MA rentan terjadi tidak pidana korupsi.

"MA perlu menonaktifkan pihak-pihak yang diduga memiliki keterlibatan pada kasus ini," ungkap Miko dalam siaran pers yang diterima KBR, Jumat, 22 April 2016.

Oleh sebab itu, Miko mendorong agar KPK serius membongkar jaringan mafia peradilan di Mahkamah Agung. Selain itu, MA pun harus terbuka dan mendukung pengusutan atas praktik mafia peradilan ini. "Cara pandang pengambil kebijakan selama ini yang mendomestifikasi permasalahan peradilan di Indonesia hanya tertuju kepada hakim an sich ternyata tidak tepat," ujarnya.