Razia Truk Beras Maros, Bulog: Bukan Inisiatif Kami

"Seolah-olah itu menjadi kegiatan Bulog, padahal selalu berulang saya sampaikan, tolong dicatat, Bulog tidak punya kewenangan memaksa."

Selasa, 20 Mar 2018 21:39 WIB

Ilustrasi: Buruh tani merontokkan gabah secara manual di area persawahan Desa Ngasem, Kediri, Jawa Timur, Sabtu (10/3). (Foto: ANTARA)

KBR,Jakarta - Beberapa hari lalu, razia terhadap truk-truk gabah di Maros, Sulawesi Selatan oleh TNI sempat menuai pelbagai tanggapan. Hingga akhirnya menurut Kapendam XIV Hasanuddin, Alamsyah, kegiatan tersebut terpaksa dihentikan untuk sementara waktu.

"Ini karena banyaknya isu yang beredar, kami hentikan dulu. Kami mau evaluasi, kalau hasil evaluasinya bagus maka kami teruskan, kalau tidak ya mungkin akan ada kebijakan lain," ungkap Alamsyah ketika dihubungi KBR melalui telepon, Senin (19/3/2018).

Padahal menurut Alamsyah, langkah mencegat beberapa truk tersebut merupakan tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) TNI dengan Kementerian Pertanian. Tujuannya, memenuhi kebutuhan beras Bulog daerah setempat yang masih jauh dari target stok. Namun kata dia, langkah masing-masing daerah berbeda bergantung kebutuhan dan target penyerapan.

"Ini bagian kerja sama antara satuan teritorial dalam hal ini Kodim dengan bulog setempat. Tetapi di beberapa tempat juga ada kerja sama yang kaitannya dengan program SERGAP (Serap Gabah Petani). Jadi dari petani kami serap, masuk ke Bulog," jelas Alamsyah saat dihubungi KBR, Senin (19/3/2018).

Pasalnya, tahun lalu Bulog Kabupaten Maros tak mampu mencapai target serapan beras. Ini terjadi lantaran para petani memilih menjual beras juga gabah ke tengkulak karena tawaran harga yang lebih tinggi. Dari target 4.000 ton beras, Bulog Kabupaten Maros hanya bisa menyerap 50 ton beras.

"Padahal masyarakat sedang panen raya, panen sangat besar," ungkap Alamsyah.

Baca juga:

Karenanya, tahun ini langkah razia itu pun diambil. Alamasyah menampik jika razia dilakukan ke seluruh mobil tengkulak. Kata dia, pasukannya hanya memberhentikan beberapa kendaraan berkapasitas besar.

"Jadi ada kesepakatan antara Bulog dan kami, agar para petani menyisihkan sebagian berasnya dan menjual kepada Bulog. Ini sebenarnya tidak hanya di Maros, ada di beberapa daerah tapi karena di sini ada kegiatan razia jadi terungkapnya hanya di sini.”

Kendati begitu, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti menyatakan aksi TNI merazia truk dengan alasan membantu penyerapan beras bukanlah inisiatif perusahaan pelat merah tersebut. Termasuk, soal razia di Kabupaten Maros. Kata dia, cara itu berlawanan dengan tugas Bulog sebagai penjaga stabilitas harga beras.

"Saya katakan sekali lagi, ini proses saya. Problem kami. Seolah-olah itu menjadi kegiatan Bulog, padahal selalu berulang saya sampaikan, tolong dicatat, Bulog tidak punya kewenangan memaksa," tegas Djarot kepada KBR di Kantor Perum Bulog Jakarta Selatan, Selasa (20/3/18).

Dia pun melanjutkan, "Bulog didirikan hanya untuk menjaga agar harga tidak jatuh. Bukan menjatuhkan harga".

Baca juga:

Dihubungi terpisah, Direktur Pengadaan Perum Bulog Andianto Wahyu Adi menambahkan, tak pernah membatasi penjualan gabah oleh petani. Menurutnya, petani bebas menjual hasil panennya ke tengkulak atau pihak manapun. Ia menyatakan, Bulog tak memiliki kebijakan yang mewajibkan petani menyisihkan sebagian hasil panennya untuk dijual ke Bulog.

"Bulog tidak pernah membatasi pergerakan beras ke manapun, negara Indonesia kan bebas. Sistem jual ke tengkulak lebih baik, ya silakan. Itu hak petani tho, ya masyarakat juga kasian,” kata Adiansyah kepada KBR melalui telepon.




Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

Pemerintah sebagai pengemban amanah konstitusi harus yakin dan percaya diri dalam mengendalikan konsumsi rokok. Konstitusi mengamanahkan agar konsumsi rokok diturunkan demi kesehatan masyarakat.