Pemerintah Mulai Blokir Kartu Seluler yang Tak Registrasi Ulang

Bila ada ketidakcocokan KTP dan KK, bisa menggunakan nomor nomer induk kependudukan yang ada di kartu keluarga saja.

Jumat, 02 Mar 2018 11:42 WIB

arga mengantre untuk melakukan registrasi ulang kartu telepon seluler prabayar di Kantor Grapari Telkomsel, Yogyakarta, Rabu (28/2). (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta- Pemerintah mulai memblokir nomor kartu  seluler yang tak meregistrasi ulang, hingga batas 28 Februari lalu. Rudiantara mengatakan, pemblokiran tersebut dilakukan secara bertahap, meski nomor tersebut tetap bisa menerima telepon dan pesan singkat atau SMS. N

Rudiantara tak bisa merinci berapa banyak nomor seluler yang telah diblokir tersebut.

"Pemblokiran kan sudah dimulai, tapi secara bertahap. Artinya, ada jangka waktunya. Kita kan yang tidak bisa belum registrasi itu pun secara bertahap ya, sampai akhir Maret tidak bisa menelepon dan tidak bisa mengirim SMS . Tapi ditelepon masih bisa dan menerima SMS masih bisa. Dan terlebih untuk registrasi pakai SMS 4444 masih bisa tidak ada masalah. Setelah itu akan bertahap lagi," kata Rudiantara di komplek Istana Kepresidenan, Jumat (02/03/2018).

Rudiantara mengatakan, pemblokiran kartu ponsel tersebut telah dimula kemarin    oleh  Kemenkominfo dan penyedia jasa operator seluler. Kata dia, pelanggan yang belum registrasi masih bisa menggunakan layanan telepon dan mengirim SMS.

Rudiantara beralasan, pemerintah masih mengevaluasi secara keseluruhan layanan yang diberikan pada masyarakat, dan mempertimbangkan aspek industri juga layanannya. 

Rudiantara menyarankan masyarakat segera meregistrasi nomornya, sebelum diblokir total pada 1 Mei 2018. Jika tetap tak berhasil, menurut Rudiantara, itu karena ketidakcocokan nomor KTP dan nomor kartu keluarga. Sehingga, kata Rudiantara, masyarakat lebih baik  menggunakan nomor nomer induk kependudukan NIK yang ada di kartu keluarga saja.


Editor: Rony Sitanggang
 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Indonesia masih menghadapi masalah jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Pertambahan jumlah penduduk tidak seimbang dengan pertumbuhan kesempatan kerja.