PDIP Yakin Utut Adianto Lihai Melobi Partai-partai di DPR

PDIP berharap kehadiran Utut mampu merangkul seluruh partai, termasuk oposisi.

Selasa, 20 Mar 2018 10:38 WIB

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto Wahyuwidayat saat ditemui di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (19/3). (Foto: ANTARA)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta - Penunjukan Utut Adianto sebagai wakil ketua DPR menurut Bendahara Fraksi PDI Perjuangan, Alex Indra Lukman, dimaksudkan untuk merangkul seluruh partai. Termasuk, partai oposisi. Pilihan tersebut kata dia, sepenuhnya diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Lantas, PDIP melayangkan surat resmi ke DPR agar melantik Utut sebagai Wakil Ketua DPR, Senin (19/3/2018).

Menurut Alex, ketua fraksinya itu adalah sosok berpengalaman dan memiliki kinerja yang baik selama jadi pengurus partai. Selain itu, Utut juga dinilai mampu merangkul partai-partai lain yang menjadi lawan politik PDIP.

"Komunikasi, lobi, dialog. Pak Utut selama ini terkenal mau mendengar, berdiskusi, dan komunikasinya sangat bagus dengan para pimpinan fraksi dan DPR. Saya rasa dia tidak akan kesulitan berkomunikasi dengan pimpinan lainnya," ujar Alex saat dihubungi KBR, Senin (19/3/2018).

Utut diharapkan bisa menyeimbangkan suara di antara pimpinan DPR. Selama ini, pimpinan seperti duo wakil ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah dikenal kerap pedas mengkritik pemerintahan Joko Widodo. PDIP berharap kehadiran Utut mampu merangkul seluruh partai, termasuk oposisi.

Menjelang pemilu 2019, Alex menyebut wakil ketua DPR yang baru memang ditugasi menjalin komunikasi dengan partai-partai lain. Dengan pengalaman Utut yang dianggap sudah mumpuni di dunia politik, partainya yakin Utut mampu mengemban tugas itu.

Baca juga:

Sementara terkait posisi Utut sebagai ketua fraksi, kata Alex, hingga Senin (19/3/2018) malam belum ada pembicaraan mengenai penggantian. Politikus PDIP itu mengaku belum melihat urgensi penggantian Utut.

"Tidak ada masalah. Beliau sebagai wakil ketua DPR kan bagian dari fraksi. Jadi tidak ada kekosongan. (Tidak akan diganti?) Sampai saat ini tidak ada penggantian. Saya rasa tidak ada urgensinya. Ruang lingkup kerjanya di situ-situ juga."



Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Konflik agraria dari tahun ke tahun terus naik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 600an konflik agraria sepanjang tahun lalu, meningkat 50 persen dibandingkan 2016.