Wawancara Khusus Jelang Vonis Makar, Eks Ketua Umum Gafatar Bicara Blakblakan

Pada Selasa (7/2/2017), tiga orang ini akan menghadapi putusan majelis hakim. Ancaman hukuman 10-12 tahun penjara siap menghadang mereka.

Senin, 06 Mar 2017 18:50 WIB

Tiga bekas petinggi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Dari kiri, Andry Cahya, Ahmad Musadeq dan Mahful Muiz Tumanurung di sidang PN Jakarta Timur, Rabu (8/2/2017). (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta – Mahful Muiz Tumanurung pernah memimpin sebuah ormas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Agustus 2015, akibat gejolak pengusiran di beberapa daerah, Kongres Luar Biasa Gafatar memutuskan untuk membubarkan organisasi tersebut.

Namun mereka sudah kadung merancang program kedaulatan pangan. Demi melanjutkan proyek itu, Mahful dan sebagian eks Gafatar memutuskan kembali bergabung di bawah naungan Negeri Karunia Tuan Semesta Alam Nusantara (NKTN) dan hijrah ke Kalimantan untuk bertani.

Nahas, beberapa bulan kemudian, mereka kembali terusir dan seluruh barang yang dimiliki dirampas. Ribuan eks Gafatar harus rela dipulangkan ke tempat asal. Ormas kemanusiaan dan keberagaman, Wahid Foundation, menempatkan Gafatar sebagai satu dari tiga korban utama intoleransi dengan 41 tindakan pelanggaran sepanjang 2016.

Berbagai media ramai mengaitkan mereka dengan ajaran Milah Abraham yang dibawa terpidana kasus penistaan agama tahun 2007 silam, Ahmad Moshadeq.

Lantas, organisasi lama mereka, Gafatar diungkit kembali. Gafatar dituduh melakukan penculikan, penistaan agama, hingga upaya makar.

Belakangan, beberapa orang terseret kasus hukum. Pemeriksaan terhadap Mahful Muiz sebagai bekas ketua umum Gafatar, Ahmad Moshadeq, dan seorang pendiri lainnya, Andri Cahya berujung penahanan pada Mei 2016.

Selama sembilan bulan mereka dipindah-pindah hingga akhirnya ditempatkan di satu sel di Rumah Tahanan Cipinang sejak enam bulan terakhir.

Pada Selasa (7/2/2017), tiga orang ini akan menghadapi putusan majelis hakim. Ancaman hukuman 10-12 tahun penjara siap menghadang mereka.

Ditemui Reporter KBR Ria Apriyani di Rutan Cipinang, Rabu(1/3), Mahful Muiz Tumanurung membuka diri soal organisasi yang dulu dipimpinnya itu, juga soal tuduhan makar yang menurutnya masih mengganjal.

Berikut petikan wawancara:


Sudah 9 bulan ditahan, sekarang menunggu putusan. Anda merasa tegang?

Secara mental saya sudah siapkan dari jauh hari sebenarnya. Jenuh, memang. Tapi saya berusaha membuat situasi nyaman saja. Dulu awal-awal masuk lingkungan baru yang benar-benar berbeda (di Rutan), ya tegang. Harus berhubungan dengan orang-orang yang nggak dikenal.

Perjalanan ini seperti persiapan menghadapi jeruji. Sebelum vonis kita ditempatkan di tempat-tempat berbeda seperti disiapkan untuk hadapi kondisi yang tidak nyaman. Semacam orientasi tahanan sebelum berpindah ke kamar nantinya. Satu kamar itu (ditempati) ramai-ramai tahanan berbagai macam kasus, di Pondok Rajek itu. Tiap hari ada yang masuk, ada yang keluar. Berdesak-desak.


Mereka tahu kasus apa yang sedang menjerat Anda?

Mereka tahu. Kalau disini sih mereka cenderung enggak mau tahu. Mungkin karena di Jakarta lebih cuek ya. Masing-masing lagi hadapi kasusnya sendiri. Kalau ada yang mau ngomongin pun mereka enggak banyak berkomentar di depan. Kalau di (Rutan) Paledang lebih keras. Kami dipaksa salat oleh warga binaan.


Organisasi yang Anda bentuk disebut berupaya melakukan makar dan menistakan agama. Itu ada dalam dakwaan JPU. Itu benar?

Ada sesuatu yang berkali-kali harus saya luruskan. Kami ini bukan organisasi agama. Kami juga inklusif. Berbagai latar belakang ekonomi, pendidikan, agama ada disitu. Di antaranya ya ada orang-orang yang meyakini Milah Abraham ini.

Kami punya akta pendirian yang jelas. Hanya memang sejak dulu (Surat Keterangan Terdaftar) SKT dari Kemendagri tidak juga diturunkan padahal sudah kami urus. Kami justru pertanyakan ini ke Kemendagri. Padahal di daerah SKT-SKT sudah turun, tapi kenapa pusat justru menghambat?

Awal 2012 provinsi sudah diurus, kami punya 14 pengurus tingkat daerah (DPD). Itu semua udah punya SKT di tingkat provinsi. Akhir 2014 mulai ada gejolak. Isunya bilang di belakang Gafatar ini ada Moshadeq, Gafatar adalah aliran sesat.

Di dalamnya memang ada orang-orang penganut Milah Abraham. Oke, itu tidak kita pungkiri. Tapi isu kami (organisasi) sesat, itu yang enggak kami terima. Hanya karena saya penganut Milah Abraham, dan beberapa pengurusnya juga, jadi ke bawah disamakan semua penganut Milah Abraham.

Baca juga:



Bagaimana prosesnya dari organisasi Gafatar hingga muncul Negeri Karunia Tuan Semesta Alam Nusantara (NKTN)?

Pada Januari 2015 mulai ada pengusiran di beberapa tempat. Dimulai dari timur seperti Sorong, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, NTT, Maluku, Maluku Utara. Bersamaan dengan itu muncul tawaran dari petinggi adat di Kalimantan yang mengundang kami. Mereka punya lahan terbengkalai. Mereka buka pintu untuk kami disitu. Ini kuasa Tuhan atau apa, ini nyaris bersamaan. Akhirnya kami memutuskan eksodus sajalah. Eksodus kan jalan damai.

Lantas Agustus itu kan harusnya kongres. Karena gejolak ini, dibuatlah Kongres Luar Biasa. Disitu diputuskanlah untuk Gafatar ini bubar. Tapi lalu kami berpikir bagaimana dengan program kedaulatan pangan ini?

Akhirnya ketika kongres, ada dua keputusan yang disepakati. Pertama, membubarkan organisasi ini. Kedua, melanjutkan program kedaulatan pangan bagi mereka yang mau. Kalimantan ini jadi pilot project kami. Butuh wadah untuk mengelola ini, kami buatlah tapi kami pikir jangan ormas, ribet lagi harus SKT dan segala macamnya. Buatlah Negeri Karunia ini.


Tapi NKTN ini pada akhirnya dituduh sebagai upaya untuk melakukan makar terhadap pemerintah. Bagaimana komentar Anda?

(Tuduhan) itu dapat dari berita-berita yang terpeleset. NKTN itu disebutnya negara, padahal yang kami pakai itu negeri. Beda loh ya negara dan negeri. Di bawahnya ini ada poktan-poktan (kelompok tani).


Menurut Anda pasal makar ini terlalu dipaksakan oleh Kejaksaan?

Persidangan juga tidak ada saksi yang memberatkan kami untuk segi makar. Yang beratkan itu hanya saksi ahli dari MUI, yang itu sudah pasti ya iya..., dia yang bikin fatwa, dia punya clash of interest (benturan kepentingan) di sini. Lima bulan NKTN berdiri pemerintahan Jokowi baik-baik saja. Masa gara-gara saya bikin organisasi, negara bisa jatuh?

Saya tidak mengerti kenapa dituntut 10 tahun. Tidak ada saksi yang memberatkan untuk pasal makar ini kecuali pasal 156a. Itu pun ancaman hukumannya kan 5 tahun. Kasus kami ini bukan hukum murni tapi politis. Mana buktinya kalau kami punya senjata? Latihan militer? Tidak ada semua.


Anda disebut punya niatan membuat pemerintahan sendiri?

Kami ini punya filosofi mendasar. Dimanapun dia berada, dia harus taat hukum. Siapapun yang menjadi pemimpin di suatu tempat, itu artinya dia sudah jadi pemimpin atas kehendak dan persetujuan Tuhan. Diberikan kekuasaan pun berarti pemimpin itu sudah mendapatkan restu Tuhan. Ya harus kami terima dan hormati.

Kami tidak mencari kekuasaan yang diberikan manusia. (Kalaupun) Kami diberi kekuasaan oleh mereka, misalnya, kami enggak akan terima. Kenapa? Yang kami inginkan adalah yang diberikan Tuhan. Bagaimana caranya mendapatkan restu dari Tuhan? Yang kami imani, ya beriman baik dan beramal soleh. Amal soleh itu salah satunya ya dengan membuat kedaulatan pangan itu.


Anda merasa proses hukum yang Anda jalani ini sudah adil kepada Anda dan dua orang lainnya?

Pertama soal penodaan agama. Ini masalah keyakinan, diatur dan dilindungi konstitusi. Kita mau pindah kemanapun juga selama masih NKRI itu hak kita. Setahu saya pemerintah sudah keluarkan dulu namanya PNPS No.1 itu (UU 1/PNPS/1965). Ada SKB-nya juga. Disitu diatur, ada prosedurnya. Harus diingatkan dulu. Kalau masih begitu, baru diproses hukum. Itu kok tidak berlaku di kasus (Gafatar) ini?

Katanya, Kejaksaan bilang karena diskresi jaksa. Bagaimana bisa gitu? Ini kan justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi saya. Diskresi ini kan ada ketentuannya, boleh untuk kasus yang belum ada aturannya. Kalau soal ini kan sudah ada.

Katanya, pelapor saya dituduh menodai agama karena katanya mengiming-imingi orang dengan keringanan ibadah. Gafatar itu puluhan ribu. Hebat sekali saya. Apa iya semua orang itu bodoh? Udah gitu katanya kalau mau masuk Gafatar wajib bayar Rp25 juta. Wah kaya saya kalau gitu.

Penyidik juga justru bukan itu yang didalami. Mereka lebih (menyoroti) pada kasus 2007 tentang ajaran Milah Abraham-nya. Tiba-tiba muncul terdakwa kedua dan ketiga.

Baca juga:



Dalam persidangan sempat terjadi saksi yang mencabut kesaksiannya?

Kalau saya bilang, banyak saksi tidak didampingi lawyer. Mereka juga awam hukum. Kondisi psikologi mereka buruk. Bayangkan habis terusir begitu, kemudian bersaksi. Sudah tertekan, pikirnya yang penting pengen pulang cepat. Akhirnya dia tandatangan saja BAP-nya.


Apa yang paling Anda rindukan sejak ditahan?

Keluarga. Bisa bercengkrama dengan anak-anak saya.


Keluarga sudah siap menghadapi putusan pengadilan?

Saya sebagai suami, ayah, sudah persiapkan mental mereka dari dulu. Saya beritahu, Bapaknya ini mukmin bermental pejuang dan pasti akan mengalami seperti ini.


Dulu pernah menyangka semua yang Anda lakukan akan menjadi seperti sekarang?

Tuhan tidak pernah bedusta, berbohong. Siapapun yang berjalan di jalan Tuhan akan mengalami perjalanan yang sama dengan yang lain. Mental saya sudah siap.


Apakah Anda pernah menyesal melihat apa yang Anda lakukan dulu justru membuat Anda harus menghadapi hukum?

Tidak ada penyesalan. Apa yang harus disesali? Paling kerugian-kerugian di luar. Ini perjuangan. Tuhan Maha Adil. Saya percaya ada saatnya dia akan lakukan penghakiman kalaupun di pengadilan enggak dapat keadilan, Tuhan yang akan berikan.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI
  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Gugat Pemprov DKI soal Keterbukaan Informasi Reklamasi

  • Pengamat: Ada Barter Antara Perppu dengan Tambahan Fasilitas DPR
  • Polisi Temukan Selebaran ISIS Bernada Ancaman
  • LN: 2 Negara Capai Kesepakatan Baru soal Sengketa Laut Cina Selatan

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR