Undang Lembaga Tinggi Negara, Jokowi Minta Percepat Redistribusi 21,7 Juta Hektare Lahan

"Kami akan mulai dengan membagikan konsesi-konsesi kepada rakyat, tanah adat, koperasi, pondok pesantren dan juga mempercepat pembagian sertifikat kepada masyarakat"

Selasa, 14 Mar 2017 16:11 WIB

Presiden Jokowi mengundang lembaga tinggi negara membahas reforma agraria dan redistribusi lahan. (Foto: Istimewa).


KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo meminta percepatan reforma agraria dan redistribusi lahan  kepada masyarakat. Dalam pertemuan dengan pemimpin lembaga tinggi negara, Joko Widodo mengatakan, ada 21,7 juta hektare aset lahan milik negara yang berada di Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan dan  Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

"Siang ini kita bicara soal kebijakan pemerataan ekonomi yang berkaitan dengan kesenjangan ekonomi yang ada dan ini akan kita tindaklanjuti dengan redistribusi aset dan reforma agraria yang kita harapkan akan mengurangi kesenjangan yang ada di masyarakat," jelas Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Selasa (14/3/2017).

Jokowi melanjutkan, "Kami akan mulai dengan membagikan konsesi-konsesi kepada rakyat, tanah adat, koperasi, pondok pesantren dan juga mempercepat pembagian sertifikat kepada masyarakat yang belum memiliki. Sehingga masyarakat memiliki collateral atau agunan sehingga masyarakat bisa mengakses permodalan melalui perbankan."

Presiden Joko Widodo menambahkan, hasil pertemuan dengan lembaga tinggi negara ini akan ditindaklanjuti oleh lembaga seperti KLHK dan BPN.Untuk itu diharapkan masyarakat bisa mengawasi terkait program redistribusi lahan dan reforma agraria tersebut.

"Kapan selesainya, silakan tanya kementeriannya. Saat ini telah siap di Kemenhut 12,7 juta hektare. Di BPN ada 9 juta hektare," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo bertemu dengan pemimpin lembaga negara DPR, MPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK dan Komisi Yudisial. Pertemuan itu khusus membahas reforma agraria dan rediatribusi aset milik negara kepada masyarakat. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

RKUHP, Koalisi Kebebasan Pers Sangsi Audiensi dengan DPR Bawa Perubahan

  • BMKG : Kemarau di Aceh Berlanjut Hingga Maret
  • Israel Beli Minyak Ke ISIS
  • TC Tahap Dua TImnas, Milla Tak Panggil Evan Dan Ilham

Tidak lama lagi kita akan merayakan pesta rakyat yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang jatuh pada tahun 2019.