Undang Lembaga Tinggi Negara, Jokowi Minta Percepat Redistribusi 21,7 Juta Hektare Lahan

"Kami akan mulai dengan membagikan konsesi-konsesi kepada rakyat, tanah adat, koperasi, pondok pesantren dan juga mempercepat pembagian sertifikat kepada masyarakat"

Selasa, 14 Mar 2017 16:11 WIB

Presiden Jokowi mengundang lembaga tinggi negara membahas reforma agraria dan redistribusi lahan. (Foto: Istimewa).


KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo meminta percepatan reforma agraria dan redistribusi lahan  kepada masyarakat. Dalam pertemuan dengan pemimpin lembaga tinggi negara, Joko Widodo mengatakan, ada 21,7 juta hektare aset lahan milik negara yang berada di Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan dan  Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

"Siang ini kita bicara soal kebijakan pemerataan ekonomi yang berkaitan dengan kesenjangan ekonomi yang ada dan ini akan kita tindaklanjuti dengan redistribusi aset dan reforma agraria yang kita harapkan akan mengurangi kesenjangan yang ada di masyarakat," jelas Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Selasa (14/3/2017).

Jokowi melanjutkan, "Kami akan mulai dengan membagikan konsesi-konsesi kepada rakyat, tanah adat, koperasi, pondok pesantren dan juga mempercepat pembagian sertifikat kepada masyarakat yang belum memiliki. Sehingga masyarakat memiliki collateral atau agunan sehingga masyarakat bisa mengakses permodalan melalui perbankan."

Presiden Joko Widodo menambahkan, hasil pertemuan dengan lembaga tinggi negara ini akan ditindaklanjuti oleh lembaga seperti KLHK dan BPN.Untuk itu diharapkan masyarakat bisa mengawasi terkait program redistribusi lahan dan reforma agraria tersebut.

"Kapan selesainya, silakan tanya kementeriannya. Saat ini telah siap di Kemenhut 12,7 juta hektare. Di BPN ada 9 juta hektare," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo bertemu dengan pemimpin lembaga negara DPR, MPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK dan Komisi Yudisial. Pertemuan itu khusus membahas reforma agraria dan rediatribusi aset milik negara kepada masyarakat. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

Hakim Sunarto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Non-Yudisial

  • Polres Solo Buru Puluhan Orang Penganiaya yang Menewaskan Suporter Persebaya
  • Dinas Rahasia Amerika Tangkap Pria Bersenjata dekat Kantor Perwakilan Iran
  • Cal Crutchlow: Saya Bukan Pebalap Medioker

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.