HEADLINE

Uji Publik KLHS Pantai Utara, Alasan Pemprov Jakarta Minta Maaf

""Kalau memang telat, saya minta maaf, ini tidak tertutup kemungkinan, ke depan kita akan dialog langsung, mendengarkan untuk menyampaikan konten dari Pergub Pantura itu kepada mereka""

KBR, Jakarta- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta   meminta maaf atas keterlambatan pengiriman undangan konsultasi publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis Raperda  Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTR KS) Pantura. Ini menyusul banyak pihak terkait yang tidak hadir lantaran undangan disampaikan mendadak.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah membuka kemungkinan berdialog langsung dengan para pihak yang belum memberikan masukan. Kata dia, masukan juga bisa disampaikan secara tertulis.

"Kalau memang telat, saya minta maaf, ini tidak tertutup kemungkinan, ke depan kita akan dialog langsung, mendengarkan untuk menyampaikan konten dari Pergub Pantura itu kepada mereka, ayo tambahkan di sini, tambahkan Pergub kami ini, Raperda kami, tambahin, jadi kita minta. Tapi kalau dia mau cepat, sekarang tolong ditulis secara tertulis, pasti akan kita tampung," kata Saefullah di Balai Kota, Jumat (10/3/2017).

Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati membantah ada unsur kesengajaan dalam keterlambatan distribusi undangan. Kata dia, forum tersebut digelar secara terbuka untuk menampung semua masukan dari berbagai pihak.

"(Bukan kesengajaan?) Sama sekali tidak, ngapain juga, kita niat kok, justru kan kami senang dong kalau diberi masukan. Terbuka diskusi kan kita terbuka, diliput, silakan kalau ada masukan-masukan tertulis, kirim ke kami, buat apa kita ngundang kok kita mengharap (tidak datang), nggak ada,. Kami justru memang betul-betul nih tulus dalam hati yang paling dalam nih, ingin masukan, mendengar apa lagi, apa lagi, ayo, bicarakan dong," tuturnya.

Tuty menuturkan, pemerintah masih membuka masukan dari masyarakat sebelum difinalisasi dan diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Ia menargetkan, draf KLHS akan rampung pekan depan.

"Ke KLHK minggu-minggu depan ini, kita segera kirim, untuk validasi. Lalu, Substansi RTR KS Panturanya harus mendapat persetujuan substansi dari Kementerian ATR. Jadi di atas kami ini masih ada proses lagi," tuturnya.

Sementara itu Kelompok penolak reklamasi mempertanyakan motif uji publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS) Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura yang diadakan Pemprov DKI Jakarta hari ini. Tigor Hutapea dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mengatakan para pendamping nelayan yang kontra reklamasi baru mendapatkan undangan kemarin malam. Sementara, tidak satupun nelayan penolak reklamasi yang diundang.

"Kami duga ada upaya mengirimkan undangan kepada yang kontra ini mendekati di hari H, satu hari dari hari H pelaksanaan. Sehingga kami terbentur dengan jadwal yang sudah kami susun," ujar Tigor kepada KBR, Jumat (10/3).

Surat undangan uji publik tersebut mencantumkan nama beberapa pakar yang sebelumnya mengkritisi pelaksanaan proyek reklamasi Jakarta. Ada beberapa nama seperti ahli hidrologi ITB Muslim Muin, pendiri RUJAK Center for Urban Studies Marco Kusumawijaya dan ahli oseanografi IPB Alan Koropitan.

Namun tidak satupun mengatakan hadir dalam uji publik tersebut karena sedang berada di luar kota. Pada uji publik hari ini, kelompok nelayan hanya diwakili oleh Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia(HNSI) dan Koperasi Mina Jaya.

Salah satu nelayan penolak reklamasi, Didin, mengaku kecewa karena untuk kesekian kalinya tidak dilibatkan. Dia mengatakan HNSI dan koperasi tersebut tidak bisa dikatakan mewakili mereka. Sebab, HNSI menurutnya selama ini tidak menaungi nelayan-nelayan berperahu kecil (5-10 gross ton). Menurut pengakuan Didin, HNSI selama ini hanya membina para pengusaha perikanan yang menggunakan kapal minimal 30 gross ton.

"Nelayan itu sebenarnya kita-kita orang juga. Memang mereka ribuan. Tapi mereka tidak pernah ke nelayan kecil mereka lebih condong ke nelayan besar."

Editor: Rony Sitanggang

• reklamasi teluk jakarta
• Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah
• Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati