Temui Petani Kendeng atau Tidak? Ini Jawaban Jubir Jokowi

Juru bicara Presiden, Johan Budi mengatakan Presiden Jokowi baru akan mengambil sikap terkait polemik pabrik semen setelah mendapat laporan dari KSP.

Senin, 20 Mar 2017 18:08 WIB

Presiden Joko Widodo dan Juru bicara presiden Johan Budi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/2/2017). (Foto: ANTARA)


KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo menugaskan Kantor Staf Presiden (KSP) untuk menangani persoalan konflik antara petani Pegunungan Kendeng penolak pabrik semen dengan PT Semen Indonesia.

Juru bicara Presiden, Johan Budi mengatakan Presiden Jokowi baru akan mengambil sikap terkait polemik pabrik semen setelah mendapat laporan dari KSP.

Pada Senin (20/3/2017), KSP sudah bertemu dengan perwakilan PT Semen Indonesia, dan sore harinya KSP juga bertemu perwakilan petani Pegunungan Kendeng.

Johan Budi mengatakan Presiden meminta ada runutan cerita dari dua pihak soal konflik pembangunan pabrik semen itu. Namun hingga sore ini, kata Johan, belum ada laporan yang masuk ke Jokowi.

"Presiden sikapnya itu, ya (KSP) suruh mendengarkan lagi, apa sih yang sekarang yang menjadi persoalan itu, apa yang akan disampaikan. Makanya dua pihak tadi ditemui KSP, baik Semen Indonesia maupun warga Kendeng," kata Johan Budi kepada KBR, Senin (20/3/2017).

Baca juga:


Johan mengaku belum bisa memastikan apakah nanti setelah pertemuan dengan KSP, Presiden akan menemui para petani Kendeng yang sudah sepekan ini menggelar aksi di seberang Istana Merdeka. Puluhan warga dan aktivis antipabrik semen menggelar aksi 'Dipasung Semen', dengan cara mengecor kaki mereka dengan adukan semen.

"Poinnya kan presiden bukan menemui atau tidak mau menemui, tapi mencari solusi. Dan Presiden sudah meminta KSP untuk mendengar semuanya itu. Nanti Tetan akan melaporkan itu (ke Presiden)," kata Johan Budi.

Pada Senin sore, sekitar 11 perwakilan warga Kendeng dan aktivis pendamping diundang masuk ke Kantor Staf Presiden (KSP). Diantaranya terdapat aktivis Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Gunretno dan aktivis pegiat HAM Haris Azhar.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Anies Baswedan Terus Hindari Pertanyaan Soal Reklamasi

  • Diperiksa KPK, Menhub Budi Karya Dicecar 20 Pertanyaan
  • KPK Hibahkan Aset Sitaan Djoko Susilo ke Pemkot Solo
  • Meninggalnya Choirul Huda Jadi Sorotan Dua Kiper Klub Elit Eropa