Surat Rakyat Kendeng untuk Presiden Jokowi (Bagian 2)

"Kami merasa seperti hewan liar yang harus dijaga jangan sampai berbuat onar, oleh opsir-opsir bersenjata api. Ya itu karena kami ada di wilayah istana. "

Rabu, 15 Mar 2017 11:00 WIB

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta- Petani pegunungan  Kendeng, Jawa Tengah melakukan aksi menyemen kaki di depan istana presiden. Aksi kedua kalinya ini dilakukan lantaran kecewa pemerintah tak mematuhi putusan Mahkamah Agung. Alih-alih menghentikan penambangan di perbukitan karst, Pemprov malah menerbitkan izin baru bagi perusahaan Badan Usaha Milik Negara, PT Semen Indonesia.

Berikut selengkapnya surat terbuka rakyat Kendeng untuk Presiden Joko Widodo;

Bagian 1

Surat Rakyat Kendeng untuk Presiden Jokowi (Bagian 2)

Pak Presiden, ini lho contoh-contoh dari berbagai alasan untuk menyalahkan dan menakut-nakuti kami, dengan tujuan sederhana, memenangkan urusan investasi industri semen di tempat hidup kami. Pertama, dulu dibilang bahwa tidak jadi soal menambang di cekungan air tanah Watu Putih. Tidak apa-apa karst dibongkar. Tidak akan mengganggu kesediaan air untuk kepentingan tani. Oo, orang yang nafkahnya petani cuma sedikit. Belakangan lalu dibilang, mau bertani kok di atas gamping, ya tidak mungkin subur. Ini ada orang yang bukan dari desa yang kena dampak, kok ikut protes.

Pak Presiden, waktu kami protes di dusun, di ibukota propinsi, di ibukota negara, kan kami terus-menerus diganggu dengan kekerasan dan ancaman. Memang kami orang desa, jauh dari kota besar. Mungkin susah membayangkan bahwa kami ini kerja dekat dengan tanah, keluar keringat pagi sampai malam. Kalau kami datang menunjukkan protes kami seperti sekarang di depan Kantor Presiden atau Istana Negara ini, yang mengerumuni kami itu ya malah polisi,petugas bersenjata, petugas yang memata-matai kami dan memotret kami satu demi satu.

Kami merasa seperti hewan liar yang harus dijaga jangan sampai berbuat onar, oleh opsir-opsir bersenjata api. Ya itu karena kami ada di wilayah istana. Tapi istana ini kan bukan istana gubernur jenderal Hindia Belanda lagi, pak Presiden. Gedung tua
yang kami datangi itu kan sekarang simbol kemerdekaan bangsa Indonesia. Kami ini warga negara yang punya martabat tinggi dan bangga menjadi petani lho pak Presiden.

Adapun alasan-alasan yang diajukan, baik oleh pemilik pabrik (yang secara hukum adalah badan usaha milik Publik atau Negara, tapi kepemilikannya tentu pak Presiden lebih tahu, sudah sulit diakui sebagai mewakili kepentingan nasional) maupun oleh para pembantu pak Presiden, untuk membenarkan dan meneruskan rencana operasi industri semen Rembang antara lain adalah sebagai berikut.

Indonesia sedang menggenjot pembangunan infrastruktur untuk mengejar ketinggalan dari negara-negara lain, dan untuk menarik minat investasi asing. Proyek pabrik semen ini sudah menghabiskan uang lima triliyun rupiah, tidak mungkin dihentikan. Kalau khawatir lingkungan alam di wilayah penambangan dan pabrik semen rusak, kami sudah lakukan proses Amdal, tinggal disempurnakan. Mungkin masih banyak lagi yang lain. Setiap alasan itu sudah disanggah, oleh kami sendiri maupun oleh sanak saudara dan handai-taulan kami yang pendidikannya tidak kalah dengan mereka yang mau menutup mulut kami.


Bagian 3

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.