Sidang Ahok, Ahli Linguistik UI: Jangan Percaya Gosip

"Satu teks tidak pernah berdiri sendiri. Teks ini muncul ada teks terdahulu."

Selasa, 21 Mar 2017 12:19 WIB

Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berjalan memasuki ruang persidangan di PN Jakarta Utara, Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (21/3). (Foto: Antara)


KBR, Jakarta- Pidato Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kepulauan Seribu bermaksud untuk meyakinkan masyarakat agar bergabung dengan program budi daya ikan kerapu.   Ahli linguistik Universitas Indonesia Rahayu Surtiati  yang dihadirkan dalam persidangan kasus dugaan penistaan agama mengatakan, untuk memahami pesan dari pidato tersebut harus dilakukan analisis secara utuh, termasuk mengaitkan dengan konteks sejarah yang ada.

"Satu teks tidak pernah berdiri sendiri. Teks ini muncul ada teks terdahulu.  Harus dianalisa hal-hal terkait. Kalau mau memahami pesan secara utuh kita harus eksplore kehadiran serupa di masa lalu," ujar Rahayu, Selasa (21/3).

Rahayu mengacu pada tulisan Ahok di buku "Mengubah Indonesia". Di situ, Ahok menceritakan bahwa kala ia maju dalam pemilihan Bangka Belitung, ada selebaran ajakan tidak memilih dia menggunakan dasar surat Al Maidah ayat 51.

Konteks sejarah ini menurutnya sangat penting karena menunjukkan Ahok bicara berdasarkan pengalaman yang pernah dia alami. Menurut Rahayu, warga Kepulauan Seribu juga tahu bahwa ada orang yang menghimbau untuk tidak memilih Ahok. Ini ditunjukkan dari reaksi warga yang tertawa menanggapi kata-kata tersebut.

Ujaran "dibohongi pakai Al maidah 51" itu menurut dia tidak bisa berdiri sendiri karena tidak memilijiki subjek. Dia harus mengacu pada induk kalimatnya, yakni "jangan percaya sama orang".

Dia juga mengatakan bahwa kata-kata "jadi jangan percaya sama orang" yang diucapkan Ahok tidak mengacu pada sosok tertentu. Berdasarkan ilmu linguistik, kata orang menurutnya juga telah bergeser maknanya menjadi desas-desus.

"Dia tidak menunjuk seorang. Dia ke idiom jangan percaya desas-desus gosip."


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

500 Kamisan, Korban Terus Tagih Janji Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu

  • Haris Azhar: Novel Cerita Ada Petinggi Polisi Terlibat Penyerangan
  • Terdakwa Penodaan Agama di Medan, Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara
  • Perppu Akses Informasi Keuangan Disahkan Menjadi Undang-undang

Indonesia mengalami masalah ketimpangan (inequality) dan tengah berupaya memeranginya. Simak perbincangannya hanya di Ruang Publik KBR, Rabu 26 Juli 2017 pukul 09.00-10.00 WIB.